Kebutuhan untuk mendirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) di lingkungan Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya telah ada sejak akhir 1970-an. Untuk ini pada tahun 1980 dilakukan studi banding ke berbagai universitas yang mempunyai FISIP di Sumatera dan Jawa. Selain itu dilakukan pula konsultasi dengan tokoh-tokoh Ilmu Sosial Indonesia, Sekretaris Konsorsium Ilmu-ilmu Sosial di Jakarta. Gubernur dan Sekretaris Wilayah Daerah Sumatera Selatan, dan para alumni ilmu sosial dan politik di Sumatera Selatan. Atas petunjuk Direktur PSA Ditjen Dikti maka disarankan untuk membuka program studi terlebih dahulu.

Selanjutnya, untuk merealisasikan hal ini dibentuk Panitia Persiapan dengan Ketua Drs. Zainal Alamsjah dan Sekretaris Drs. Mansur Rahman, dan Panitia Teknis dengan Ketua HAS Natabaya, S.H. dan Wakil Ketua Drs. AW Widjaja. Kedua panitia (Panitia Persiapan dan Panitia Teknis) ditugaskan membuat kerangka acuan. Dalam suatu rapat, Senat Fakultas Hukum menyetujui dan merekomendasikan pembukaan Program Studi ini dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Hal ini kemudian diteruskan oleh Rektor Unsri kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang selanjutnya menyetujui pembukaan Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini dengan SK Nomor 7/DJ/Kep/1983 tanggal 12 Februari 1983 dengan satu jurusan yaitu Ilmu Administrasi Negara. Ketua Program yang pertama adalah Drs. H. Sjafran Sjamsuddin, yang juga Rektor Unsri ketika itu. Kegiatan akademiknya ditandai dengan kuliah umum Prof. Dr. Selo Soemardjan selaku Ketua Yayasan Ilmu-ilmu Sosial pada tanggal 1 Agustus 1983. Upaya peningkatan status Program Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terus dilakukan, sampai akhirnya Menteri Pendidikan Nasional menyetujui pembukaan FISIP Unsri dengan SK No. 033/O/2000 tanggal 9 Maret 2000. Sekarang ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwija memiliki 4 (empat) Jurusan Starata S1 yaitu Studi Administrasi Negara, Jurusan Sosiologi, Jurusan Ilmu Komunikasi dan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 2 (dua) Program Studi Strata S2 yaitu Magister Administrasi Publik dan Magister Sosiologi dan 1 (satu) Program Strata S3 yaitu Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Publik.

Visi

Menjadi Fakultas terkemuka di kawasan asia dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu sosial dan politik.

Misi

Sejalan dengan misi Universitas Sriwijaya, misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menguasai, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan sosial dan politik secara profesional dan berkarakter.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran pada bidang ilmu sosial dan ilmu politik, memiliki nilai inovasi serta aplikasi dalam pembangunan.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menerapkan bidang ilmu sosial dan ilmu politik, serta memiliki nilai inovasi serta aplikasi dalam pembangunan.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional.
6. Menyelenggarakan sistem manajemen pendiidikan tinggi yang berkeadilan, efisien, efektif profesionalis, kompeten, transparan dan akuntabel.

Tujuan

Tujuan diselenggarakannya pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah sebagai berikut:

1. Membina dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi sehingga menjadi ilmuwan, tenaga akademik, atau tenaga profesional lainnyayang berwawasan kebangsaan, kompetensi tinggi, profesional, dan mampu bersaing, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan politik;
3. Mengembangkan kekuatan moral dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik demi terciptanya masyarakat madani;
4. Meningkatkan peran aktif lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung proses pembangunan masyarakat;
5. Mendukung pengembangan kepribadian, kesadaran bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
6. Mengembangkan masyarakat yang terbuka, tanggap terhadap perubahan masyarakat, serta adaptif terhadap perkembangan ilmu sosial, budaya, dan politik dalam rangka mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, dan bermatabat.