Unsri Gelar Kuliah Umum Strategi Agar Universitas Sriwijaya Sukses Pada Masa Peralihan PTN-BH
Universitas Sriwijaya (Unsri) menyelenggarakan kuliah umum yang mengusung tema “Strategi Agar Universitas Sriwijaya Sukses Pada Masa Peralihan PTN-BH: Lesson Learned From Universitas Diponegoro” yang digelar di Ruang Djuaini Moekti Unsri Bukit Besar Palembang, Selasa (11/7/2023).
Kuliah Umum dibuka oleh Rektor Unsri, Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. IPU. MKU. ASEAN Eng. Dalam sambutannya Rektor menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimumkan Unsri menjadi PTN-BH.
“Kita dengan Prof nasir ini seperti keluarga sendiri, saya selaku rektor paling banyak meminta bimbingan beliau, bagaimana membawa Universitas Sriwijaya lebih baik lagi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilahturahim dengan Prof Nasir untuk memberikan arahan terhadap apa yang telah kita rencanakan menjadi PTN-BH yang inshaAllah sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Yang paling penting setelah kita mendapat PTN-BH kita akan melakukan apa? apa yang harus kita siapkan dari sekarang agar nanti saat kita menerima PP kita tidak kaget lagi, sehingga kita bisa langsung melangkah.
Banyak hal yang harus kita lakukan, oleh karena itu kita banyak mengundang narasumber yang sudah berpengalaman. Seperti Undip yang sudah jauh berpengalaman sehingga kita harus juga berguru ke Undip. Sehingga Unsri nanti langkahnya langsung on the track,” Ujar Rektor.
Hadir sebagai narasumber Staff Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Reformasi Birokrasi, Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Ak. M.Si. Ph.D yang juga sebagai Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) Universitas Diponegoro (Undip). Dalam kuliah umumnya ia menjelaskan dasar hukum perguruan tinggi menjadi PTN-BH berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, peraturan pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, serta peraturan pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTN-BH.
Pada kesempatan itu Prof Nasir menyebutkan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam operasional perguruan tinggi dan pengelolaannya serta memaparkan diantaranya tentang otonomi perguruan tinggi dan kelembagaannya, sumber dana PTN-BH, mekanisme pendanaan PTN-BH, penyediaan dan pelaksanaan anggaran PTN-BH. “Sumber dana PTN-BH yaitu dari APBN bantuan pendanaan yang digunakan untuk biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan. Selain itu sumber dana Non APBN yang berasal dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerjasama tri darma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau pinjaman yang dipergunakan untuk biaya dosen dan tenaga kependidikan yang diberikan dalam bentuk insentif dan manfaat tambahan,” paparnya.
Prof Nasir mengatakan ada lima syarat PTN bisa menjadi PTN BH yaitu, menyelenggarakan Tridharma PT yang bermutu, mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memenuhi untuk menjalankan tanggung jawab sosial, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, dan berperan dalam pembangunan perekonomian. Ia juga mengatakan Prinsip tata kelola yang baik adalah transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan; nirlaba dalam pengelolaan PTN; Ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaannya; periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan non akademik.
Sebelum mengakhiri kuliah umumnya Prof Nasir berpesan untuk menjadi PTN-BH yang harus dilakukan pertama membentuk MWA dan segera ajukan ke menteri. “Segera diajukan ke menteri untuk mengesahkan peserta MWA dan segera dibentuk siapa ketua, wakil ketua, sekretaris dan komite audit dan langkah berikutnya membuat peraturan MWA yang mengatur tata kerja MWA. Tugas MWA adalah mengawasi dan memberi nasehat kepada rektor di bidang non akademik.dan mohon betul anggota MWA itu sifatnya bukan kompetitor dengan rektor tetapi yang betul-betul bermitra dengan baik, mengawasi dan memberikan nasehat kepada rektor di bidang non akademik. Jika rektor dan MWA berjalan bersama dengan baik tujuannya satu yaitu untuk Unsri maka perguruan tinggi Universitas Sriwijaya akan bisa maju lebih cepat,”tutupnya.
Kuliah Umum ini diikuti oleh para Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua LP2M dan LP3MP, Direktur BPU, Kepala BUK, BAK, dan BPHM, Kepala UPT, Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim PTN-BH, Koordinator dan Sekretaris Tim Dokumen PTN-BH di Lingkungan Unsri. (Ara_Humas)
Universitas Sriwijaya (Unsri) menyelenggarakan kuliah umum yang mengusung tema “Strategi Agar Universitas Sriwijaya Sukses Pada Masa Peralihan PTN-BH: Lesson Learned From Universitas Diponegoro” yang digelar di Ruang Djuaini Moekti Unsri Bukit Besar Palembang, Selasa (11/7/2023).
Kuliah Umum dibuka oleh Rektor Unsri, Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. IPU. MKU. ASEAN Eng. Dalam sambutannya Rektor menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimumkan Unsri menjadi PTN-BH.
“Kita dengan Prof nasir ini seperti keluarga sendiri, saya selaku rektor paling banyak meminta bimbingan beliau, bagaimana membawa Universitas Sriwijaya lebih baik lagi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilahturahim dengan Prof Nasir untuk memberikan arahan terhadap apa yang telah kita rencanakan menjadi PTN-BH yang inshaAllah sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Yang paling penting setelah kita mendapat PTN-BH kita akan melakukan apa? apa yang harus kita siapkan dari sekarang agar nanti saat kita menerima PP kita tidak kaget lagi, sehingga kita bisa langsung melangkah.
Banyak hal yang harus kita lakukan, oleh karena itu kita banyak mengundang narasumber yang sudah berpengalaman. Seperti Undip yang sudah jauh berpengalaman sehingga kita harus juga berguru ke Undip. Sehingga Unsri nanti langkahnya langsung on the track,” Ujar Rektor.
Hadir sebagai narasumber Staff Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Reformasi Birokrasi, Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Ak. M.Si. Ph.D yang juga sebagai Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) Universitas Diponegoro (Undip). Dalam kuliah umumnya ia menjelaskan dasar hukum perguruan tinggi menjadi PTN-BH berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, peraturan pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, serta peraturan pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTN-BH.
Pada kesempatan itu Prof Nasir menyebutkan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam operasional perguruan tinggi dan pengelolaannya serta memaparkan diantaranya tentang otonomi perguruan tinggi dan kelembagaannya, sumber dana PTN-BH, mekanisme pendanaan PTN-BH, penyediaan dan pelaksanaan anggaran PTN-BH. “Sumber dana PTN-BH yaitu dari APBN bantuan pendanaan yang digunakan untuk biaya operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya pengembangan. Selain itu sumber dana Non APBN yang berasal dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerjasama tri darma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau pinjaman yang dipergunakan untuk biaya dosen dan tenaga kependidikan yang diberikan dalam bentuk insentif dan manfaat tambahan,” paparnya.
Prof Nasir mengatakan ada lima syarat PTN bisa menjadi PTN BH yaitu, menyelenggarakan Tridharma PT yang bermutu, mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memenuhi untuk menjalankan tanggung jawab sosial, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, dan berperan dalam pembangunan perekonomian. Ia juga mengatakan Prinsip tata kelola yang baik adalah transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan; nirlaba dalam pengelolaan PTN; Ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaannya; periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan non akademik.
Sebelum mengakhiri kuliah umumnya Prof Nasir berpesan untuk menjadi PTN-BH yang harus dilakukan pertama membentuk MWA dan segera ajukan ke menteri. “Segera diajukan ke menteri untuk mengesahkan peserta MWA dan segera dibentuk siapa ketua, wakil ketua, sekretaris dan komite audit dan langkah berikutnya membuat peraturan MWA yang mengatur tata kerja MWA. Tugas MWA adalah mengawasi dan memberi nasehat kepada rektor di bidang non akademik.dan mohon betul anggota MWA itu sifatnya bukan kompetitor dengan rektor tetapi yang betul-betul bermitra dengan baik, mengawasi dan memberikan nasehat kepada rektor di bidang non akademik. Jika rektor dan MWA berjalan bersama dengan baik tujuannya satu yaitu untuk Unsri maka perguruan tinggi Universitas Sriwijaya akan bisa maju lebih cepat,”tutupnya.
Kuliah Umum ini diikuti oleh para Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua LP2M dan LP3MP, Direktur BPU, Kepala BUK, BAK, dan BPHM, Kepala UPT, Ketua, Wakil, dan Sekretaris Tim PTN-BH, Koordinator dan Sekretaris Tim Dokumen PTN-BH di Lingkungan Unsri. (Ara_Humas)
