Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Rahmadi Murwanto, mengungkapkan DIPA akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan yang lebih baik pada tahun 2025 dan juga 5 tahun kedepan. Selain itu, daftar alokasi TKD diarahkan dapat mendorong belanja daerah yang efisien, efektif dan mendukung akselerasi kebijakan pemerintah dan daerah. "Kita harus mendukung pengembangan biaya yang inovatif dengan target pendapatan daerah yang naik dengan cara optimalisasi pajak bea cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan menjaga iklim investasi. APBN 2025 disusun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan. Ekonomi Sumsel tumbuh solid dengan kualitas perpajakan yang baik, inflasi Sumsel terkendali dibawah nasional tingkat pengangguran dan kemiskinan menunjukan tren penurunan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Alokasi APBD di wilayah Sumsel tahun 2025 sebesar Rp. 49,51 Triliun. Total alokasi transfer ke daerah (TKD) meningkat 5,42 persen, yang terbagi atas dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik, dan Dana Desa. "Dalam rekomendasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 diperlukan kerjasama semua pihak untuk menggali potensi pajak yang ada sehingga syarat yang ada dapat terpenuhi dengan cepat dan Pemda dapat segera mendapatkan dana bagi hasil," katanya. 

Menurutnya, Saat ini telah dilakukan digitalisasi pengesahan DIPA 2025. Salah satu pencapaian utama dalam proses ini adalah berhasilnya penerapan penandatanganan DIPA secara elektronik, yang secara signifikan menyederhanakan proses pengesahan dari semula 12 tahap menjadi hanya 4 tahap. 

Ia berharap bahwa penyelesaian DIPA dan daftar alokasi TKD untuk tahun 2025 dapat dilakukan sesegera mungkin. Dengan begitu, di awal tahun, masyarakat dan perekonomian dapat segera merasakan manfaat dari kebijakan anggaran yang telah disusun dan diimplementasikan secara tepat waktu. "Kami mengharapkan agar DIPA Pemda dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2025 dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan sehingga pada awal tahun, masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal," harapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi menyampaikan kepada Bupati/Walikota dan kepala Instansi vertikal bahwa di Sumsel secara nasional masih banyak menghadapi tantangan kedepan, oleh karena itu perannya dalam menpersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global yang berpengaruh terhadap APBN termasuk APBD. "Bupati/Walikota saya mengajak untuk berpikir kreatif bagaimana menciptakan kemandirian piskal, ketergantungan kepada TKD semakin berkurang dengan semakin meningkatkan PADnya. Catatan Kemendagri Sumsel ini ada papan tengah, artinya porsi TKDnya dengan porsi PADnya berimbang. Walaupun lebih sedikitnya banyak TKDnya," ucapnya. 

Ia berharap kedepan ini harus di ubah, kedepan PAD yang lebih banyak. Kalau PADnya lebih, dirinya yakin ketergantungan terhadap situasi global tidak akan banyak terpengaruh, sehingga lebih banyak program yang akan dijalankan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Arahan Presiden Prabowo Subianto  dan Menteri Keuangan adalah pastikan setiap rupiah yang melalui APBN dan APBD itu memberikan dampak kepada masyarakat. Artinya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terangnya. 

Ia juga meminta Kepala BPKP Sumsel dalam pendampingan para satuan kerja di Sumsel guna memastikan program itu berdampak kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. "Kedepan saya juga menghimbau harus memikirkan beberapa hal strategis misalnya ketahanan pangan, energi dan hilirisasi dan ini penting bagi kita karena ini salah satu karakteristik dan sumber dari ekonomi kita. Harapan kita bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk mencapai pertumbuhan 8 persen itu paling tidak di 2028 kalau bisa lebih awal lebih bagus," pungkasnya. (Ara_Humas)