Welcome to Program Studi

S1 Ilmu Hukum

Bahasa :
Login
logo

S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Telepon (+62)(711)580-069
Email humas@unsri.ac.id
Menu

PENELITIAN

Daftar Penelitian Institusi

Daftar Penelitian Institusi

No Judul Penelitian Tahun Pelaksanaan Lama Kegiatan
1 Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Sebagai Apikatif Hak Dasar Bagi Pekerja Perempuan di PerguruanTinggi Berbasis The Triangle of Balance In Service Quality 2023 1 Tahun
2 Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
3 Penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
4 Kajian Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia 2023 1 Tahun
5 Tenaga Ahli Pelaksana Kerjasama Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Ogan Komering Ulu Selatan 2023 1 Tahun
6 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
7 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
8 Pembangunan Kota Berkelanjutan dalam Penciptaan SDG's Poin Ke 11 Melalui Pengentasan Kawasan Kumuh di Kota Palembang 2023 1 Tahun
9 Transformasi Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani di Desa Kalampadu Kabupaten Ogan Ilir 2023 1 Tahun
10 Transformasi Struktur Nafkah Rumah Tangga Petani di Desa Kalampadu Kabupaten Ogan Ilir 2023 1 Tahun
11 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Mall Untuk Keperluan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 2 Tahun
12 Urgensi Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang 2022 1 Tahun
13 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 1 Tahun
14 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Kota Palembang 2022 1 Tahun
15 Model Kebijakan Penyelesaian. konflik Peertambangan Tanpa Ijin (PETI) pada PETI Batu bara di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung Kabupaten Muara enim) 2022 1 Tahun
16 Naskah Akademik Rancangan PERDA kota Palembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
17 Naskah Akademik Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
18 Peningkatan Pemahaman Masyrakat Ogan Ilir Terhadap Kesadaran Tertib Berlalu Lintas 2022 1 Tahun
19 Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Koruptor di Sumatera Selatan 2022 1 Tahun
20 Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia 2022 1 Tahun
21 Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Koruptor di Sumatera Selatan 2022 1 Tahun
22 OPTIMALISASI PERAN NEGARA DALAM MENCEGAH ILLEGAL TAPPING DAN ILLEGAL DRILLING DI WILAYAH DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN (Tinjauan Hukum dan Sosiologis di Desa Bintialo, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan) 2022 1 Tahun
23 Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Asuransi Sosial Oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) 2022 1 Tahun
24 Konstitusionalitas Pertimbangan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materi Terkait Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2022 1 Tahun
25 Prospek Keberhasilan Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Guna Memenuhi Kepastian dan Keadilan Hukum Di Masa Mendatang Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan 2022 1 Tahun
26 Penguatan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 2022 1 Tahun
27 Penguatan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 2022 1 Tahun
28 Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia 2022 1 Tahun
29 Pemenang hibah Penelitian Tahun 2022 2022 1 Tahun
30 Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia Versus Ukraina dan Implikasinya Terhadap Indonesia Dalam Hukum Pidana Internasional 2022 1 Tahun
31 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
32 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
33 ANALISIS KONSEP KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL 2022 1 Tahun
34 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
35 Pemenang hibah Penelitian Tahun 2021 2022 1 Tahun
36 PENELITIAN HIBAH KOMPETIIF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA (REFORMULASI HUKUM PEMBATASAN PEMANFAATAN PATEN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYALAGUNAAN HAK MONOPOLI) 2022 1 Tahun
37 PENELITIAN HIBAH SKEMA ALOKASI "PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA" 2022 1 Tahun
38 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
39 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
40 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja 2022 1 Tahun
41 Brawijaya Law Journal (BLJ) LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINST FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
42 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045" 2022 1 Tahun
43 Pemenuhan Keadilan Lingkungan dalam Penerapan Kebijakan Ruang Wilayah Kota Palembang 2022 1 Tahun
44 Policy Formulation of Building Approval Retribution Palembang City 2022 1 Tahun
45 Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Potensi International Crimes di Dalam Wilayah Hukum Indonesia 2022 1 Tahun
46 Penelitian Dengan Judul " Revolusi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional" 2022 1 Tahun
47 Efektifitas Pengaturan Pendamping Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Hukum Palembang 2022 1 Tahun
48 PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA 2022 1 Tahun
49 Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis Persepektif Asas-Asas Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2022 1 Tahun
50 Rekonstruksi Hukum Jaminan Fidusia bagi Pemilik Hak Cipta Muski dan Lagu untuk Memberikan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum 2022 1 Tahun
51 Reformulasi Hukum Pembatasan Pemanfaatan Paten Dalam Rangka Mencegah Penyalagunaan Hak Monopoli 2022 1 Tahun
52 Evaluasi Terhadap Model Pengukuran Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Uji Materil 2022 1 Tahun
53 Rekonstruksi Hukum Jaminan Bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu untuk memberikan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum 2022 1 Tahun
54 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
55 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
56 ANALISIS KONSEP KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINBLE DEVELOPMENT GOALS) UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL 2022 1 Tahun
57 ANALISIS KONSEP KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINBLE DEVELOPMENT GOALS) UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL 2022 1 Tahun
58 SEMINAR NASIONAL FISIP UNSRI 2022 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045 2022 1 Tahun
59 LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINS FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
60 GANTI RUGI KEBAKARAN LAHAN DI PROVINSI SUMATRA SELATAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS KEBAKARAN LAHAN TAHUN 2015, 2016, 2017, 2018 DAN 2019 2022 1 Tahun
61 DEMOKRATISASI STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA 2021 2 Tahun
62 EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PHK DI ERA COVID-19 PENDEKATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN 2021 2 Tahun
63 Desain Kelembagaan Peradilan Perkara Pengaduan Hak Konstitusional (Constitutional Complaint) di Indonesia : Studi Perbandingan Negara-Negara di Dunia 2021 1 Tahun
64 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2022 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Transportasi 2021 1 Tahun
65 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya 2021 1 Tahun
66 KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA MEMERANGI KEJAHATAN TERORGANISASI LINTAS NEGARA (COMBATING TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES) 2021 1 Tahun
67 STUDI EMPIRIS PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) DI WILAYAH PERADILAN SUMATERA SELATAN DAN JAMBI 2021 1 Tahun
68 Konsep Pengaturan E-Court dalam Peraturan Perundang Undang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2021 1 Tahun
69 ANALISIS TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL SELAMA PERIODEISASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 2021 1 Tahun
70 Konsep Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2021 1 Tahun
71 Konsep Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2021 1 Tahun
72 Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Korupsi di Desa Bedegung, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan 2021 1 Tahun
73 Pengisian Jabatan Defenitif Kepala Daerah (Penelitian Pada Kekosongan Bupati Dan Wakil Bupati Secara Bersamaan Di Muara Enim dan Ogan Komering Ulu) 2021 1 Tahun
74 Aspek Hukum Dokter sebagai Tenaga Medis dalam Penanganan Covid 19 2021 1 Tahun
75 Efektivitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia 2021 1 Tahun
76 Efektifitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia 2021 1 Tahun
77 RESTRIKSI PENGANGKUTAN PENUMPANG MASA PANDEMI COVID-19: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA UNTUK KEPENTINGAN PENUMPANG ATAU MASKAPAI PENERBANGAN 2021 1 Tahun
78 Penerapan "Ikhwal Kepentingan Yang Memaksa" Sebagai Alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
79 Penerapan "Ikhwal Kepentingan yang memaksa" sebagai alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
80 PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
81 PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
82 POLITIK HUKUM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WNA DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN) 2021 1 Tahun
83 POLITIK HUKUM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WNA DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN) 2021 1 Tahun
84 REKONSEPTUALISASI DAN REFORMULASI HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
85 PENGEMBANGAN MODEL ALTERTlF DISPUTES RESOLUTION MELATIJI HYBRID MINI.TRIAL DAN ARBITRASE DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI 2021 1 Tahun
86 Studi tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan : Kebakaran lahan dan perubahan iklim 2021 1 Tahun
87 EKSISTENSI INFORMED CONSENT DALAM ASAS HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN 2021 1 Tahun
88 LEGALITAS ASET KRIPTO KORPORASI DI BIDANG E-COMMERCE SEBAGAI ASET PERUSAHAAN 2021 1 Tahun
89 implementasi asas non-retroaktif dalam hukum kejahatan internasional genosida 2021 1 Tahun
90 TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL 2021 1 Tahun
91 Efektivitas Implementasi Pembelajaran Sosial Emosional Selama Masa Pandemi COVID 19 Di Universitas Sriwijaya 2021 1 Tahun
92 Efektivitas Implementasi Pembelajaran Sosial Emosional Selama Masa Pandemi COVID 19 Di Universitas Sriwijaya 2021 1 Tahun
93 PENGEMBANGAN MODEL ALTERNATIF DISPUTES RESOLUTION MELALUI HYBRID MINI-TRIAL DAN ARBITRASE DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI 2021 1 Tahun
94 Tanggung jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Dalam Hukum Internasional 2021 1 Tahun
95 TRANSPLANTASI ANALOGI TRAKTAT ANTARTIKA SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN LAUT CINA SELATAN 2021 2 Tahun
96 TRANSPLANTASI ANALOGI TRAKTAT ANTARTIKA SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN LAUT CINA SELATAN 2021 1 Tahun
97 Perlindungan Hukum Hak Desain Industri sebagai Upaya Menarik Investasi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia 2021 1 Tahun
98 SUATU TELAAH TENTANG PRINSIP INDEMNITAS MENGENAI GANTI KERUGIAN DALAM PERTANGGUNGAN KERUGIAN (PENDEKATAN NORMATIF) 2021 1 Tahun
99 Strategi Pemenuhan Hak Konstitusional Melalui Mekanisme Constitutional Complaint di Indonesia 2021 1 Tahun
100 Implementasi Kekuatan Eksekutorial Kreditur Perjanjian pembiayaan Dengan jaminan Fidusia pasca Putusan MK NO. 18/PUU-XVII/2019 2021 1 Tahun
101 ANALISIS VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES MENGENAI KETENTUAN PENGHORMATAN, PEMBATALAN, PENGAKHIRAN DAN PENUNDAAN BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL 2021 2 Tahun
102 IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI 2020 1 Tahun
103 MODEL PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI YANG DILAKUKAN KORPORASI 2020 1 Tahun
104 KORUPSI DAN PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF PENERAPAN UNCAC 2003 2020 1 Tahun
105 PERLINDUNGAN HUKUM DARI NEGARA TERHADAP MASYARAKAT FAKIR MISKIN MENURUT KONSEP WELFARE STATE (STUDI EMPIRIS PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG) 2020 1 Tahun
106 Pertanggungjawaban PT. Asuransi Jasa Indonesia Sebagai Pihak Penanggung Atas Penyelesaian Klaim Asuransi Nelayan Di Kabupaten Banyuasin 2020 1 Tahun
107 Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Archandra Tahar dan DJoko Tjandra) 2020 1 Tahun
108 ASAS CABOTAGE: TRANSPORTASI PERAIRAN DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI RIAU SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENUNJANG PARIWISATA 2020 1 Tahun
109 EVALUASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL DAN HUBUNGAN DIPLOMATIK 2020 1 Tahun
110 EVALUASI KEBERADAAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA 2020 1 Tahun
111 ASPEK HUKUM PERJANJIAN BUILD, OPERATE, AND TRANSFER (BOT) ATAS TANAH SEBAGAI PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA 2020 1 Tahun
112 Tanggung jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Dalam Hukum Internasional 2020 1 Tahun
113 Evaluasi Kebijakan bebas visa kunjungan terbatas terhadap pembangunan nasional dan hubungan diplomatik 2020 1 Tahun
114 Konsep Xa*ajiban Dasar Matusia DEn Hak Asasi Mnnusia: Pe,bandingan IrstruriHl Hem lntemrsi(mal Dsn Hukm Harn Di lndonsia 2020 1 Tahun
115 Penyelesaian Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan Negeri 2020 1 Tahun
116 PENETAPAN KEBIJAKAN KONSESI BAGI BADAN USAHA PELABUHAN (BUP) DALAM MENARIK INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Terhadap BUP PT.Pelindo (Persero)) 2019 1 Tahun
117 Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsmen pada BPSK Kota Palembang. 2019 1 Tahun
118 Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara Dalam Perspektif Green Constitution 2019 1 Tahun
119 Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan) 2019 1 Tahun
120 Pelaksanaan Diversi di Kota Palembang 2019 1 Tahun
121 PENELITIANSAINS TEKNOLOGI DAN SENI (SATEKS)UNIVERSITAS SRIWIJAYA STUDI EMPIRIS PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) DI WILAYAH PERADILAN SUMATERA SELATAN DAN JAMBI 2019 1 Tahun
122 KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG. 2019 1 Tahun
123 ANALISIS KLAUSULA PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MENGHINDARI KONDISI “TIME AT LARGEâ€￾ BAGI KONTRAKTOR DALAM SEBUAH KONTRAK KONSTRUKSI INTERNASIONAL 2019 1 Tahun
124 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2019 2 Tahun
125 KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE (Kajian Hukum dari Aspek Proses, Sita Umum atas Aset dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Perusahaan) 2019 1 Tahun
126 Konsep Pengaturan Mediasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2019 1 Tahun
127 Pelaksanaan Asuransi Nelayan Di Kabupaten Banyuasin Sebagai Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Resiko Kepada Nelayan 2019 1 Tahun
128 IMPLIKASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH SUMATERA SELATAN 2019 1 Tahun
129 Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Tahun 2010-2018) 2019 1 Tahun
130 STRATEGI INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN DAN MEMPERTAHANKAN PENGAKUAN ATAS HAK-HAK TERITORIAL BARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNAASIONAL 2019 1 Tahun
131 STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEBAKARAN LAHAN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN 2019 1 Tahun
132 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN ATAS UPAH YANG LAYAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL 2018 2 Tahun
133 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAHAN ATAS HAK UPAH YANG LAYAK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG JAWA TIMUR) 2018 1 Tahun
134 SIMPLIKASI REGULASI DAERAH BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018 1 Tahun
135 IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 69 /PUU-XIII/2015 2018 1 Tahun
136 Melaksanakan Penelitian tentang " Disharmoni Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Undnag-Undang Desa Terhadap Pengelolaan anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan SIrah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera S 2018 1 Tahun
137 Penyelesaian Sengketa Bisnis Antar Pelaku Usaha Melalui Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kota Palembang. 2018 1 Tahun
138 Implikasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69 /PUU XIII/2015 2018 1 Tahun
139 Pelaksanaan Pidana Pelatihan kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Perkara Pidana Anak di Kota Palembang 2018 1 Tahun
140 Rasionalitas Konstruksi Kebijakan Pelimpahan Hak Monopoli Kepada Bumn Bekharakter Publik Berdasarkan Hukum Indonesia 2018 1 Tahun
141 PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN KENDALA MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG 2018 1 Tahun
142 General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution 2018 1 Tahun
143 Kelangsungan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan Melalui Pemberantasan IUU Fishing: Penguatas Sistem Hukum Nasional 2018 1 Tahun
144 Analisis Kritis Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Serentak 2018 1 Tahun
145 Inventarisasi Pandangan Notaris tentang Perubahan Perjanjian Kawin berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 2018 1 Tahun
146 Studi Kasus Implementasi Model Kelas Bahasa Inggris Berbasis Pembelajaran Sosial Emosional di SMP Tri Dharma Palembang 2018 1 Tahun
147 Margin Of Appreciation, Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi: Putusan Pengadilan Ham Eropa Dan Pengadilan Tipikor Di Indonesia 2018 1 Tahun
148 Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus 2018 1 Tahun
149 IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (STUDI KASUS DESA DATAR BALAM KABUPATEN LAHAT) 2017 1 Tahun
150 ANALISIS TENTANG IMPLIKASI PUTUSAN MA NO. 2157 K/Pdt/ 2010 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR 2017 1 Tahun
151 STRATEGI PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERKAIT LANGKAH-LANGKAH REHABILITASI DAN REINTEGRASI 2017 2 Tahun
152 Pertimbangan Hukum HAM oleh Hakim Dalam Putusan Hukuman Mati di Pengadilan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan dan Dareah Istimewa Yogyakarta 2017 1 Tahun
153 Pengaturan Hukum Sistem Pemilu di Indonesia Dari pemilu 1955 Sampai Pemilu Serentak 2019 2017 1 Tahun
154 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 2016 1 Tahun
155 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Kota Palembang Kajian Terhadap Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 2016 1 Tahun
156 PENGUATAN FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KOMPARATIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA INGGRIS) 2016 1 Tahun
157 PEMBUKTIAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 43 AYAT 1 UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 2016 1 Tahun
158 KAJIAN SOSIO-LEGAL TERHADAP KEBERADAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 TAHUN 1999−2002 2016 1 Tahun
159 UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG 2016 1 Tahun
160 Eksistensi Perum Jamkrindo Sebagai Penjamin Kredit Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Menunjang Kegiatan Usaha untuk Meningkatkan Perekonomian di Kota Palembang 2016 1 Tahun
161 Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Kalangan Industri, UKM (Studi Kasus Pendaftaran Merk Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Produk Makanan Olahan di Kota Palembang 2016 1 Tahun
162 Pola Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 2016 1 Tahun
163 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2015 1 Tahun
164 PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MENERAPKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KOTA PALEMBANG 2015 1 Tahun
165 Pemanfaatan Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Sumber Dana Alternatif Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan 2015 1 Tahun
166 Model pelaksanaan CSR perusahaan tambang batubara di kabupaten Lahat terhadap permberdayaan masyarakat berbasis kearifan local 2015 2 Tahun
167 Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam Klasifikasi Keluarga Hukum (Legal Family) Ugo Mattei 2015 1 Tahun
168 Permasalahan Eksekusi Pengosongan dan Pembongkaran dalam Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Negeri Palembang 2015 1 Tahun
169 Kebijakan Dasar Penanaman Modal dalam Mendorong Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Penanaman Modal Untuk Penguatan Daya Saing Perekonomian di Sumatera Selatan 2014 1 Tahun
170 MODEL PENYELESAIAN KONFLIK LAHANANTARA MASYARAKAT PETANI DENGAN INDUSTRI PERKE 2014 3 Tahun
171 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD ADMINISTRATIVE GOVERNANCE PADA PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG 2013 1 Tahun
172 MODEL KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN PERKEBUNAN DI SUMATERA SELATAN 2013 2 Tahun
173 HUKUM PATEN SEBAGAI SARANA PENGINTEGRASI SOSIAL (Kajian Model Perlindungan Hu 2013 2 Tahun
174 Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Si 2013 2 Tahun
175 Pengaturan dan Akibat Hukum Perubahan Perilaku Termohon dalam Proses Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Diselesaikan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2013 1 Tahun
176 Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 2013 1 Tahun
177 KEBERLAKUAN PATRIALISME TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH GUGAT CERAI DI KOTA PALEMBA 2012 1 Tahun
178 Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Si 2012 2 Tahun
179 Persoalan Hukum dalam Sistem Beracara di Pengadilan Agama Klas 1 A Kota Palembang dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian 2012 1 Tahun
180 Keberadaan Klausul Arbitrase dalam Proses Penyelesaian Kepailitan 2011 1 Tahun
181 Perspektif Antropologi-Hukum terhadap Interdependensi Desa dan Pasar di Sumatera Selatan 2009 1 Tahun