Welcome to Program Studi
S1 Ilmu Hukum
Bahasa :
Indonesia
English
Login
S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Telepon
(+62)(711)580-069
Email
humas@unsri.ac.id
Menu
Beranda
Beranda Program Studi S1 Ilmu Hukum
Beranda Fakultas Fakultas Hukum
Beranda Universitas Sriwijaya
Profil
Sambutan Ketua Program Studi
Sejarah
Visi Misi
Struktur Pimpinan Program Studi
Kurikulum
KURIKULUM S1 ILMU HUKUM 2012
Kurikulum S1 Ilmu Hukum 2022
KURIKULUM S1 ILMU HUKUM 2017
Akademik
Kalender Dan Pedoman Akademik
Kalender Akademik
Pedoman Akademik
Penerimaan
SNMPTN/SNBP
SBMPTN/SNBT
USMB
Penelitian
Berita Kegiatan Penelitian
Agenda Kegiatan Penelitian
Daftar Penelitian
Dosen
Jabatan Fungsional Dosen
Dosen Tugas Tambahan
Daftar Riwayat Hidup Dosen
Tenaga Kependidikan
Kerjasama
Fasilitas
PENELITIAN
Daftar Penelitian Institusi
Daftar Penelitian Institusi
No
Judul Penelitian
Tahun Pelaksanaan
Lama Kegiatan
1
Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Sebagai Apikatif Hak Dasar Bagi Pekerja Perempuan di PerguruanTinggi Berbasis The Triangle of Balance In Service Quality
2023
1 Tahun
2
Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU
2023
1 Tahun
3
Penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU
2023
1 Tahun
4
Kajian Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia
2023
1 Tahun
5
Tenaga Ahli Pelaksana Kerjasama Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Ogan Komering Ulu Selatan
2023
1 Tahun
6
PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA)
2023
1 Tahun
7
PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA)
2023
1 Tahun
8
Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Mall Untuk Keperluan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Melindungi Konsumen
2022
2 Tahun
9
Urgensi Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang
2022
1 Tahun
10
Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum Sebagai Upaya Melindungi Konsumen
2022
1 Tahun
11
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Kota Palembang
2022
1 Tahun
12
Model Kebijakan Penyelesaian. konflik Peertambangan Tanpa Ijin (PETI) pada PETI Batu bara di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung Kabupaten Muara enim)
2022
1 Tahun
13
Naskah Akademik Rancangan PERDA kota Palembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang.
2022
1 Tahun
14
Naskah Akademik Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang.
2022
1 Tahun
15
Peningkatan Pemahaman Masyrakat Ogan Ilir Terhadap Kesadaran Tertib Berlalu Lintas
2022
1 Tahun
16
Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Koruptor di Sumatera Selatan
2022
1 Tahun
17
Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia
2022
1 Tahun
18
Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Koruptor di Sumatera Selatan
2022
1 Tahun
19
OPTIMALISASI PERAN NEGARA DALAM MENCEGAH ILLEGAL TAPPING DAN ILLEGAL DRILLING DI WILAYAH DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN (Tinjauan Hukum dan Sosiologis di Desa Bintialo, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)
2022
1 Tahun
20
Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Asuransi Sosial Oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS)
2022
1 Tahun
21
Konstitusionalitas Pertimbangan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materi Terkait Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2022
1 Tahun
22
Prospek Keberhasilan Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Guna Memenuhi Kepastian dan Keadilan Hukum Di Masa Mendatang Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan
2022
1 Tahun
23
Penguatan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
2022
1 Tahun
24
Penguatan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
2022
1 Tahun
25
Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia
2022
1 Tahun
26
Pemenang hibah Penelitian Tahun 2022
2022
1 Tahun
27
Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia Versus Ukraina dan Implikasinya Terhadap Indonesia Dalam Hukum Pidana Internasional
2022
1 Tahun
28
STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI
2022
1 Tahun
29
STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI
2022
1 Tahun
30
ANALISIS KONSEP KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL
2022
1 Tahun
31
STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI
2022
1 Tahun
32
Pemenang hibah Penelitian Tahun 2021
2022
1 Tahun
33
PENELITIAN HIBAH KOMPETIIF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA (REFORMULASI HUKUM PEMBATASAN PEMANFAATAN PATEN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYALAGUNAAN HAK MONOPOLI)
2022
1 Tahun
34
PENELITIAN HIBAH SKEMA ALOKASI "PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA"
2022
1 Tahun
35
Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19
2022
1 Tahun
36
Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19
2022
1 Tahun
37
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja
2022
1 Tahun
38
Brawijaya Law Journal (BLJ) LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINST FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR
2022
1 Tahun
39
Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Potensi International Crimes di Dalam Wilayah Hukum Indonesia
2022
1 Tahun
40
Penelitian Dengan Judul " Revolusi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional"
2022
1 Tahun
41
Efektifitas Pengaturan Pendamping Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Hukum Palembang
2022
1 Tahun
42
PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA
2022
1 Tahun
43
Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis Persepektif Asas-Asas Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2022
1 Tahun
44
Rekonstruksi Hukum Jaminan Fidusia bagi Pemilik Hak Cipta Muski dan Lagu untuk Memberikan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum
2022
1 Tahun
45
Reformulasi Hukum Pembatasan Pemanfaatan Paten Dalam Rangka Mencegah Penyalagunaan Hak Monopoli
2022
1 Tahun
46
Evaluasi Terhadap Model Pengukuran Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Uji Materil
2022
1 Tahun
47
Rekonstruksi Hukum Jaminan Bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu untuk memberikan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum
2022
1 Tahun
48
EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG
2022
1 Tahun
49
EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG
2022
1 Tahun
50
ANALISIS KONSEP KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINBLE DEVELOPMENT GOALS) UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL
2022
1 Tahun
51
ANALISIS KONSEP KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINBLE DEVELOPMENT GOALS) UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL
2022
1 Tahun
52
SEMINAR NASIONAL FISIP UNSRI 2022 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045
2022
1 Tahun
53
"KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045"
2022
1 Tahun
54
LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINS FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR
2022
1 Tahun
55
GANTI RUGI KEBAKARAN LAHAN DI PROVINSI SUMATRA SELATAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS KEBAKARAN LAHAN TAHUN 2015, 2016, 2017, 2018 DAN 2019
2022
1 Tahun
56
Policy Formulation of Building Approval Retribution Palembang City
2022
1 Tahun
57
DEMOKRATISASI STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA
2021
2 Tahun
58
EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PHK DI ERA COVID-19 PENDEKATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
2021
2 Tahun
59
Desain Kelembagaan Peradilan Perkara Pengaduan Hak Konstitusional (Constitutional Complaint) di Indonesia : Studi Perbandingan Negara-Negara di Dunia
2021
1 Tahun
60
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2022 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Transportasi
2021
1 Tahun
61
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya
2021
1 Tahun
62
KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA MEMERANGI KEJAHATAN TERORGANISASI LINTAS NEGARA (COMBATING TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES)
2021
1 Tahun
63
STUDI EMPIRIS PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) DI WILAYAH PERADILAN SUMATERA SELATAN DAN JAMBI
2021
1 Tahun
64
Konsep Pengaturan E-Court dalam Peraturan Perundang Undang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan
2021
1 Tahun
65
ANALISIS TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL SELAMA PERIODEISASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
2021
1 Tahun
66
Konsep Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan
2021
1 Tahun
67
Konsep Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan
2021
1 Tahun
68
Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Korupsi di Desa Bedegung, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan
2021
1 Tahun
69
Pengisian Jabatan Defenitif Kepala Daerah (Penelitian Pada Kekosongan Bupati Dan Wakil Bupati Secara Bersamaan Di Muara Enim dan Ogan Komering Ulu)
2021
1 Tahun
70
Aspek Hukum Dokter sebagai Tenaga Medis dalam Penanganan Covid 19
2021
1 Tahun
71
Efektivitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia
2021
1 Tahun
72
Efektifitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia
2021
1 Tahun
73
RESTRIKSI PENGANGKUTAN PENUMPANG MASA PANDEMI COVID-19: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA UNTUK KEPENTINGAN PENUMPANG ATAU MASKAPAI PENERBANGAN
2021
1 Tahun
74
Penerapan "Ikhwal Kepentingan Yang Memaksa" Sebagai Alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
2021
1 Tahun
75
Penerapan "Ikhwal Kepentingan yang memaksa" sebagai alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
2021
1 Tahun
76
PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
2021
1 Tahun
77
PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
2021
1 Tahun
78
POLITIK HUKUM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WNA DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN)
2021
1 Tahun
79
POLITIK HUKUM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WNA DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN)
2021
1 Tahun
80
REKONSEPTUALISASI DAN REFORMULASI HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA DI INDONESIA
2021
1 Tahun
81
EKSISTENSI INFORMED CONSENT DALAM ASAS HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN
2021
1 Tahun
82
LEGALITAS ASET KRIPTO KORPORASI DI BIDANG E-COMMERCE SEBAGAI ASET PERUSAHAAN
2021
1 Tahun
83
PENGEMBANGAN MODEL ALTERTlF DISPUTES RESOLUTION MELATIJI HYBRID MINI.TRIAL DAN ARBITRASE DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI
2021
1 Tahun
84
Studi tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan : Kebakaran lahan dan perubahan iklim
2021
1 Tahun
85
implementasi asas non-retroaktif dalam hukum kejahatan internasional genosida
2021
1 Tahun
86
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
2021
1 Tahun
87
Efektivitas Implementasi Pembelajaran Sosial Emosional Selama Masa Pandemi COVID 19 Di Universitas Sriwijaya
2021
1 Tahun
88
Efektivitas Implementasi Pembelajaran Sosial Emosional Selama Masa Pandemi COVID 19 Di Universitas Sriwijaya
2021
1 Tahun
89
PENGEMBANGAN MODEL ALTERNATIF DISPUTES RESOLUTION MELALUI HYBRID MINI-TRIAL DAN ARBITRASE DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI
2021
1 Tahun
90
Tanggung jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Dalam Hukum Internasional
2021
1 Tahun
91
TRANSPLANTASI ANALOGI TRAKTAT ANTARTIKA SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN LAUT CINA SELATAN
2021
2 Tahun
92
TRANSPLANTASI ANALOGI TRAKTAT ANTARTIKA SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN LAUT CINA SELATAN
2021
1 Tahun
93
Perlindungan Hukum Hak Desain Industri sebagai Upaya Menarik Investasi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia
2021
1 Tahun
94
SUATU TELAAH TENTANG PRINSIP INDEMNITAS MENGENAI GANTI KERUGIAN DALAM PERTANGGUNGAN KERUGIAN (PENDEKATAN NORMATIF)
2021
1 Tahun
95
Strategi Pemenuhan Hak Konstitusional Melalui Mekanisme Constitutional Complaint di Indonesia
2021
1 Tahun
96
Implementasi Kekuatan Eksekutorial Kreditur Perjanjian pembiayaan Dengan jaminan Fidusia pasca Putusan MK NO. 18/PUU-XVII/2019
2021
1 Tahun
97
ANALISIS VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES MENGENAI KETENTUAN PENGHORMATAN, PEMBATALAN, PENGAKHIRAN DAN PENUNDAAN BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL
2021
2 Tahun
98
IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
2020
1 Tahun
99
MODEL PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI YANG DILAKUKAN KORPORASI
2020
1 Tahun
100
KORUPSI DAN PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF PENERAPAN UNCAC 2003
2020
1 Tahun
101
PERLINDUNGAN HUKUM DARI NEGARA TERHADAP MASYARAKAT FAKIR MISKIN MENURUT KONSEP WELFARE STATE (STUDI EMPIRIS PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG)
2020
1 Tahun
102
Pertanggungjawaban PT. Asuransi Jasa Indonesia Sebagai Pihak Penanggung Atas Penyelesaian Klaim Asuransi Nelayan Di Kabupaten Banyuasin
2020
1 Tahun
103
Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Archandra Tahar dan DJoko Tjandra)
2020
1 Tahun
104
ASAS CABOTAGE: TRANSPORTASI PERAIRAN DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI RIAU SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENUNJANG PARIWISATA
2020
1 Tahun
105
EVALUASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL DAN HUBUNGAN DIPLOMATIK
2020
1 Tahun
106
ASPEK HUKUM PERJANJIAN BUILD, OPERATE, AND TRANSFER (BOT) ATAS TANAH SEBAGAI PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA
2020
1 Tahun
107
EVALUASI KEBERADAAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA
2020
1 Tahun
108
Tanggung jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Dalam Hukum Internasional
2020
1 Tahun
109
Evaluasi Kebijakan bebas visa kunjungan terbatas terhadap pembangunan nasional dan hubungan diplomatik
2020
1 Tahun
110
Konsep Xa*ajiban Dasar Matusia DEn Hak Asasi Mnnusia: Pe,bandingan IrstruriHl Hem lntemrsi(mal Dsn Hukm Harn Di lndonsia
2020
1 Tahun
111
Penyelesaian Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan Negeri
2020
1 Tahun
112
PENETAPAN KEBIJAKAN KONSESI BAGI BADAN USAHA PELABUHAN (BUP) DALAM MENARIK INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Terhadap BUP PT.Pelindo (Persero))
2019
1 Tahun
113
Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsmen pada BPSK Kota Palembang.
2019
1 Tahun
114
Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara Dalam Perspektif Green Constitution
2019
1 Tahun
115
Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan)
2019
1 Tahun
116
Pelaksanaan Diversi di Kota Palembang
2019
1 Tahun
117
PENELITIANSAINS TEKNOLOGI DAN SENI (SATEKS)UNIVERSITAS SRIWIJAYA STUDI EMPIRIS PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) DI WILAYAH PERADILAN SUMATERA SELATAN DAN JAMBI
2019
1 Tahun
118
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG.
2019
1 Tahun
119
ANALISIS KLAUSULA PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MENGHINDARI KONDISI “TIME AT LARGE†BAGI KONTRAKTOR DALAM SEBUAH KONTRAK KONSTRUKSI INTERNASIONAL
2019
1 Tahun
120
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE (Kajian Hukum dari Aspek Proses, Sita Umum atas Aset dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Perusahaan)
2019
1 Tahun
121
Konsep Pengaturan Mediasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan
2019
1 Tahun
122
Pelaksanaan Asuransi Nelayan Di Kabupaten Banyuasin Sebagai Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Resiko Kepada Nelayan
2019
1 Tahun
123
IMPLIKASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH SUMATERA SELATAN
2019
1 Tahun
124
Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Tahun 2010-2018)
2019
1 Tahun
125
STRATEGI INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN DAN MEMPERTAHANKAN PENGAKUAN ATAS HAK-HAK TERITORIAL BARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNAASIONAL
2019
1 Tahun
126
STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEBAKARAN LAHAN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN
2019
1 Tahun
127
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN ATAS UPAH YANG LAYAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL
2018
2 Tahun
128
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAHAN ATAS HAK UPAH YANG LAYAK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG JAWA TIMUR)
2018
1 Tahun
129
SIMPLIKASI REGULASI DAERAH BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
2018
1 Tahun
130
IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 69 /PUU-XIII/2015
2018
1 Tahun
131
Melaksanakan Penelitian tentang " Disharmoni Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Undnag-Undang Desa Terhadap Pengelolaan anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan SIrah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera S
2018
1 Tahun
132
Penyelesaian Sengketa Bisnis Antar Pelaku Usaha Melalui Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kota Palembang.
2018
1 Tahun
133
Implikasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69 /PUU XIII/2015
2018
1 Tahun
134
Pelaksanaan Pidana Pelatihan kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Perkara Pidana Anak di Kota Palembang
2018
1 Tahun
135
Rasionalitas Konstruksi Kebijakan Pelimpahan Hak Monopoli Kepada Bumn Bekharakter Publik Berdasarkan Hukum Indonesia
2018
1 Tahun
136
General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution
2018
1 Tahun
137
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN KENDALA MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG
2018
1 Tahun
138
Kelangsungan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan Melalui Pemberantasan IUU Fishing: Penguatas Sistem Hukum Nasional
2018
1 Tahun
139
Analisis Kritis Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Serentak
2018
1 Tahun
140
Inventarisasi Pandangan Notaris tentang Perubahan Perjanjian Kawin berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015
2018
1 Tahun
141
Studi Kasus Implementasi Model Kelas Bahasa Inggris Berbasis Pembelajaran Sosial Emosional di SMP Tri Dharma Palembang
2018
1 Tahun
142
Margin Of Appreciation, Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi: Putusan Pengadilan Ham Eropa Dan Pengadilan Tipikor Di Indonesia
2018
1 Tahun
143
Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus
2018
1 Tahun
144
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (STUDI KASUS DESA DATAR BALAM KABUPATEN LAHAT)
2017
1 Tahun
145
ANALISIS TENTANG IMPLIKASI PUTUSAN MA NO. 2157 K/Pdt/ 2010 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR
2017
1 Tahun
146
STRATEGI PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERKAIT LANGKAH-LANGKAH REHABILITASI DAN REINTEGRASI
2017
2 Tahun
147
Pertimbangan Hukum HAM oleh Hakim Dalam Putusan Hukuman Mati di Pengadilan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan dan Dareah Istimewa Yogyakarta
2017
1 Tahun
148
Pengaturan Hukum Sistem Pemilu di Indonesia Dari pemilu 1955 Sampai Pemilu Serentak 2019
2017
1 Tahun
149
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
2016
1 Tahun
150
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Kota Palembang Kajian Terhadap Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2016
1 Tahun
151
PENGUATAN FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KOMPARATIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA INGGRIS)
2016
1 Tahun
152
PEMBUKTIAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 43 AYAT 1 UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
2016
1 Tahun
153
KAJIAN SOSIO-LEGAL TERHADAP KEBERADAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 TAHUN 1999−2002
2016
1 Tahun
154
UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG
2016
1 Tahun
155
Eksistensi Perum Jamkrindo Sebagai Penjamin Kredit Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Menunjang Kegiatan Usaha untuk Meningkatkan Perekonomian di Kota Palembang
2016
1 Tahun
156
Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Kalangan Industri, UKM (Studi Kasus Pendaftaran Merk Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Produk Makanan Olahan di Kota Palembang
2016
1 Tahun
157
Pola Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
2016
1 Tahun
158
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
2015
1 Tahun
159
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MENERAPKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KOTA PALEMBANG
2015
1 Tahun
160
Pemanfaatan Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Sumber Dana Alternatif Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan
2015
1 Tahun
161
Model pelaksanaan CSR perusahaan tambang batubara di kabupaten Lahat terhadap permberdayaan masyarakat berbasis kearifan local
2015
2 Tahun
162
Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam Klasifikasi Keluarga Hukum (Legal Family) Ugo Mattei
2015
1 Tahun
163
Permasalahan Eksekusi Pengosongan dan Pembongkaran dalam Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Negeri Palembang
2015
1 Tahun
164
Kebijakan Dasar Penanaman Modal dalam Mendorong Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Penanaman Modal Untuk Penguatan Daya Saing Perekonomian di Sumatera Selatan
2014
1 Tahun
165
MODEL PENYELESAIAN KONFLIK LAHANANTARA MASYARAKAT PETANI DENGAN INDUSTRI PERKE
2014
3 Tahun
166
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD ADMINISTRATIVE GOVERNANCE PADA PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
2013
1 Tahun
167
MODEL KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN PERKEBUNAN DI SUMATERA SELATAN
2013
2 Tahun
168
HUKUM PATEN SEBAGAI SARANA PENGINTEGRASI SOSIAL (Kajian Model Perlindungan Hu
2013
2 Tahun
169
Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Si
2013
2 Tahun
170
Pengaturan dan Akibat Hukum Perubahan Perilaku Termohon dalam Proses Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Diselesaikan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
2013
1 Tahun
171
Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
2013
1 Tahun
172
KEBERLAKUAN PATRIALISME TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH GUGAT CERAI DI KOTA PALEMBA
2012
1 Tahun
173
Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Si
2012
2 Tahun
174
Persoalan Hukum dalam Sistem Beracara di Pengadilan Agama Klas 1 A Kota Palembang dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian
2012
1 Tahun
175
Keberadaan Klausul Arbitrase dalam Proses Penyelesaian Kepailitan
2011
1 Tahun
176
Perspektif Antropologi-Hukum terhadap Interdependensi Desa dan Pasar di Sumatera Selatan
2009
1 Tahun