Welcome to Program Studi

S2 Kenotariatan

Bahasa :
Login
logo

S2 Kenotariatan

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Telepon (+62)(711)580-069
Email humas@unsri.ac.id
Menu

PENELITIAN

Daftar Penelitian Institusi

Daftar Penelitian Institusi

No Judul Penelitian Tahun Pelaksanaan Lama Kegiatan
1 PEMANFAATAN MEKANISME PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERBASIS MADRID PROTOCOL BAGI PERLINDUNGAN MEREK INDONESIA DALAM YURISDIKSI GLOBAL TERKAIT KEPARIWISATAAN 2025 1 Tahun
2 LEGAL IDEAS RELATED TO PROTECTING THE RIGHTS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS WITH MORALITY AND DIGNITY 2025 1 Tahun
3 Dilematika Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Probabilitas Reformulasi Penegakan Hukum Berdasarkan Hak Asasi Manusia 2025 1 Tahun
4 Dilematika Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Probabilitas Reformulasi Penegakan Hukum Berdasarkan Hak Asasi Manusia 2025 1 Tahun
5 Optimalisasi Peran Pengurus OSIS SMP di Wilayah Kecamatan Kertapati dalam Memberikan Edukasi Terkait Undang-Undang ITE dan Kesehatan Mental dalam Mendukung SDGs 03 2025 1 Tahun
6 Desain Model Alternatif Disputes Resolution yang efektif Pada Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Melalui Hybrid Expert Judgement, Mediasi Dan Arbitrase Dalam Mendukung SDGs 16. 2025 1 Tahun
7 Integritas Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menjamin Stabilitas Persaingan Usaha Sehat 2024 1 Tahun
8 Konsep Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Kota Palembang 2024 1 Tahun
9 Integritas Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menjamin Stabilitas Persaingan Usaha Sehat 2024 1 Tahun
10 Konsep Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di kota palembang 2024 1 Tahun
11 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045 2024 1 Tahun
12 Implementasi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Efektivitas Dan Gagasan Reformulasi 2024 1 Tahun
13 PRIVACY RIGHTS IN THE RESPONSIBILITYPERSONAL DATA PROTECTION 2024 1 Tahun
14 optimalisasi aksess hak informasi penumpang pencatuman label halal dan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman di dalam pesawat udara 2024 1 Tahun
15 PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG BERORIENTASI TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN HUKUM 2024 1 Tahun
16 Pendekatan Intervensi Krisis Dalam Memutus Lingkaran Tindak Kekerasan Pada Perkawinan Anak 2024 1 Tahun
17 OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH PINGGIRAN KOTA PALEMBANG YANG BERKELANJUTAN 2024 1 Tahun
18 Figur Hukum Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah 2024 1 Tahun
19 Pemberlakuam Peraturan Daerah Kota Palembang Dalam Pengelolaan Usaha Gelaggang Renang Sebagai Pemenuhan Asas Kepastian Dan Asas Keseimbnagan Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen 2023 1 Tahun
20 Penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
21 Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
22 Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama Analisa dan Kajian Hukum atas Pengalihan Piutang (Cessie), Draft Akta Pengalihan (Cessie) Hak Atas Piutang Sebagai Kewajiban Pembayaran dan Draft Pengakuan Hutang dengan Jaminan dari PT Persada Tanjung Api - Api ke Perumda Bende Seguguk 2023 1 Tahun
23 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
24 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
25 Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Sebagai Apikatif Hak Dasar Bagi Pekerja Perempuan di PerguruanTinggi Berbasis The Triangle of Balance In Service Quality 2023 1 Tahun
26 PEMENUHAN FASILITAS RUANG LAKTASI SEBAGAI APLIKATIF HAK DASAR BAGI PEKERJA PEREMPUAN DI PERGURUAN TINGGI BERBASIS THE TRIANGLE OF BALANCE IN SERVICE QUALITY 2023 1 Tahun
27 Urgensi Regulasi Konstruksi Hijau dan Konstruksi Berkelanjutan Dalam Kerangka Pengurangan Dampak Pemanahasan Global 2023 1 Tahun
28 Urgensi Regulasi Konstruksi Hijau dan Konstruksi Berkelanjutan Dalam Kerangka Pengurangan Dampak Pemanasan Global 2023 1 Tahun
29 ANALISISIS PENGATURAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA 2023 1 Tahun
30 Naskah Akademik Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
31 Naskah Akademik Rancangan PERDA kota Palembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
32 Kemampuan Lahan untuk Pengembangan Pertanian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2022 1 Tahun
33 Kemampuan Lahan untuk Pengembangan Pertanian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2022 1 Tahun
34 Model PemberdayaanMasyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Kelembagaan di Sumatra Bagian Selatan 2022 1 Tahun
35 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
36 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
37 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
38 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
39 Penelitian Dengan Judul " Revolusi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional" 2022 1 Tahun
40 Revolusi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional 2022 1 Tahun
41 Urgensi Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang 2022 1 Tahun
42 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Mall Untuk Keperluan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 2 Tahun
43 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 1 Tahun
44 Brawijaya Law Journal (BLJ) LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINST FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
45 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
46 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
47 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
48 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja 2022 1 Tahun
49 PENELITIAN HIBAH SKEMA ALOKASI "PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA" 2022 1 Tahun
50 Evaluasi Terhadap Model Pengukuran Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Uji Materil 2022 1 Tahun
51 Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis Persepektif Asas-Asas Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2022 1 Tahun
52 Penerapan "Ikhwal Kepentingan Yang Memaksa" Sebagai Alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
53 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2022 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Transportasi 2021 1 Tahun
54 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya 2021 1 Tahun
55 RESTRIKSI PENGANGKUTAN PENUMPANG MASA PANDEMI COVID-19: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA UNTUK KEPENTINGAN PENUMPANG ATAU MASKAPAI PENERBANGAN 2021 1 Tahun
56 REKONSEPTUALISASI DAN REFORMULASI HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
57 Implementasi Kekuatan Eksekutorial Kreditur Perjanjian pembiayaan Dengan jaminan Fidusia pasca Putusan MK NO. 18/PUU-XVII/2019 2021 1 Tahun
58 DEMOKRATISASI STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA 2021 2 Tahun
59 EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PHK DI ERA COVID-19 PENDEKATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN 2021 2 Tahun
60 Studi tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan : Kebakaran lahan dan perubahan iklim 2021 1 Tahun
61 PENGEMBANGAN MODEL ALTERTlF DISPUTES RESOLUTION MELATIJI HYBRID MINI.TRIAL DAN ARBITRASE DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI 2021 1 Tahun
62 Pengisian Jabatan Defenitif Kepala Daerah (Penelitian Pada Kekosongan Bupati Dan Wakil Bupati Secara Bersamaan Di Muara Enim dan Ogan Komering Ulu) 2021 1 Tahun
63 Model Kolaraborasi Pranata Keluarga, Sekolah dan LSM dalam pembelajaran masa Pandemi di Kota Palembang 2021 1 Tahun
64 Strategi Pemenuhan Hak Konstitusional Melalui Mekanisme Constitutional Complaint di Indonesia 2021 1 Tahun
65 Konsep Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2021 1 Tahun
66 Konsep Pengaturan E-Court dalam Peraturan Perundang Undang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2021 1 Tahun
67 WARGA TANI SEKITAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) DALAM PERSPEKTIF TANGGUNG-JAWAB ‘SATUAN USAHA PERHUTANAN KERAKYATAN’ (SUPK) PENJAGA FUNGSI HIDRO-OROLOGIS EKOSISTEM 2020 4 Tahun
68 ASAS CABOTAGE: TRANSPORTASI PERAIRAN DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI RIAU SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENUNJANG PARIWISATA 2020 1 Tahun
69 PERLINDUNGAN HUKUM DARI NEGARA TERHADAP MASYARAKAT FAKIR MISKIN MENURUT KONSEP WELFARE STATE (STUDI EMPIRIS PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG) 2020 1 Tahun
70 Penyelesaian Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan Negeri 2020 1 Tahun
71 Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Archandra Tahar dan DJoko Tjandra) 2020 1 Tahun
72 Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara Dalam Perspektif Green Constitution 2019 1 Tahun
73 KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE (Kajian Hukum dari Aspek Proses, Sita Umum atas Aset dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Perusahaan) 2019 1 Tahun
74 UKURAN PRESTASI KAUM TANI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ATAS DISPRESTASI USAHATANI DI LINTAS AGRO-EKOSISTEM (“Kerentanan Biogeo-Fisik dan Kohesifitas Sosial Dalam Perspektif Alih-Fungsi Agroekosistem dan Konversi Ekosistem�) 2019 4 Tahun
75 PENETAPAN KEBIJAKAN KONSESI BAGI BADAN USAHA PELABUHAN (BUP) DALAM MENARIK INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Terhadap BUP PT.Pelindo (Persero)) 2019 1 Tahun
76 ANALISIS KLAUSULA PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MENGHINDARI KONDISI “TIME AT LARGE� BAGI KONTRAKTOR DALAM SEBUAH KONTRAK KONSTRUKSI INTERNASIONAL 2019 1 Tahun
77 Konsep Pengaturan Mediasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2019 1 Tahun
78 Model Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Indonesia yang Bekerja Sebagai Anak Buah Kapal di Taiwan. 2018 1 Tahun
79 SIMPLIKASI REGULASI DAERAH BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018 1 Tahun
80 PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI PURUN SEBAGAI KOMODITI KHAS GAMBUT: Perancangan Sistem Usaha Agribisnis dan Model Distribusi Berbasis Supply Chain Management di Sumatera Selatan 2018 1 Tahun
81 KERENTANAN BIO-GEOFISIK & KOHESIVITAS SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PENGUASAAN LAHAN DAN AFORESTASI EKOSISTEM PERBUKITAN & AGRO-EKOSISTEM SEKITARNYA { Riset Aksi Berpola Agribisnis Wanatani Kerakyatan dan Studi Kasus Kewilayaan Menuju Berdasarkan Ciri Sub-DAS Lakitan (Kabupaten Musi Rawas) dan Sub-DAS Rupit (Kabupaten Muratara) Provinsi Sumatera Selatan} 2018 4 Tahun
82 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAHAN ATAS HAK UPAH YANG LAYAK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG JAWA TIMUR) 2018 1 Tahun
83 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN ATAS UPAH YANG LAYAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL 2018 2 Tahun
84 General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution 2018 1 Tahun
85 Melaksanakan Penelitian tentang " Disharmoni Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Undnag-Undang Desa Terhadap Pengelolaan anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan SIrah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 2018 1 Tahun
86 Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus 2018 1 Tahun
87 Rasionalitas Konstruksi Kebijakan Pelimpahan Hak Monopoli Kepada Bumn Bekharakter Publik Berdasarkan Hukum Indonesia 2018 1 Tahun
88 PENGANGGURAN TERSELUBUNG, INOVASI TEKNOLOGI, DAN SUSTAINABLE RURAL LIVELIHOODS: Perluasan Pendekatan pada Kawasan Pasang Surut 2017 1 Tahun
89 Pengaturan Hukum Sistem Pemilu di Indonesia Dari pemilu 1955 Sampai Pemilu Serentak 2019 2017 1 Tahun
90 MODEL PENYELESAIAN PENGANGGURAN TERSELUBUNG (DISGUISHED UNEMPLOYMENT) SEKTOR PERTANIAN PADA LAHAN SUBOPTIMAL DI SUMATERA SELATAN: Dari Analisis Makro Ke Analisis Mikro 2016 1 Tahun
91 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 2016 1 Tahun
92 Pola Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 2016 1 Tahun
93 PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MENERAPKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KOTA PALEMBANG 2015 1 Tahun
94 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2015 1 Tahun
95 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan 2014 2 Tahun
96 PEMBENTUKAN MODEL EKONOMI INTEGRASI PASAR BARANG DAN PASAR KERJA SEKTOR PERTANIAN DAN NON PERTANIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN: PENDEKATAN MODEL KOREKSI KESALAHAN (ERROR CORRECTION MODEL ) 2014 1 Tahun
97 MODEL PENYELESAIAN KONFLIK LAHANANTARA MASYARAKAT PETANI DENGAN INDUSTRI PERKE 2014 3 Tahun
98 HUKUM PATEN SEBAGAI SARANA PENGINTEGRASI SOSIAL (Kajian Model Perlindungan Hu 2013 2 Tahun
99 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan 2013 2 Tahun
100 PEMBENTUKAN MODEL EKONOMI INTEGRASI PASAR BARANG DAN PASAR KERJA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA: PENDEKATAN MODEL KOREKSI KESALAHAN (ERROR CORRECTION MODEL ) 2013 1 Tahun
101 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD ADMINISTRATIVE GOVERNANCE PADA PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG 2013 1 Tahun
102 Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Si 2013 2 Tahun
103 RELASI HUKUM, MORAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: Analisis Kontroversi Hukum dan 2012 1 Tahun
104 KEBERLAKUAN PATRIALISME TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH GUGAT CERAI DI KOTA PALEMBA 2012 1 Tahun
105 Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Si 2012 2 Tahun
106 Keberadaan Klausul Arbitrase dalam Proses Penyelesaian Kepailitan 2011 1 Tahun