Welcome to Program Studi

S2 Kenotariatan

Bahasa :
Login
logo

S2 Kenotariatan

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Telepon (+62)(711)580-069
Email humas@unsri.ac.id
Menu

PENELITIAN

Daftar Penelitian Institusi

Daftar Penelitian Institusi

No Judul Penelitian Tahun Pelaksanaan Lama Kegiatan
1 Penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
2 Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
3 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
4 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
5 Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Sebagai Apikatif Hak Dasar Bagi Pekerja Perempuan di PerguruanTinggi Berbasis The Triangle of Balance In Service Quality 2023 1 Tahun
6 PENELITIAN HIBAH KOMPETIIF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA (REFORMULASI HUKUM PEMBATASAN PEMANFAATAN PATEN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYALAGUNAAN HAK MONOPOLI) 2022 1 Tahun
7 PENELITIAN HIBAH SKEMA ALOKASI "PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA" 2022 1 Tahun
8 Naskah Akademik Rancangan PERDA kota Palembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
9 Naskah Akademik Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
10 Kemampuan Lahan untuk Pengembangan Pertanian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2022 1 Tahun
11 Model PemberdayaanMasyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Kelembagaan di Sumatra Bagian Selatan 2022 1 Tahun
12 Kemampuan Lahan untuk Pengembangan Pertanian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2022 1 Tahun
13 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
14 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
15 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
16 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
17 Analisis Konsumsi Beras Merah Organik di Kota Palembang 2022 1 Tahun
18 Penelitian Dengan Judul " Revolusi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional" 2022 1 Tahun
19 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Mall Untuk Keperluan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 2 Tahun
20 Urgensi Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang 2022 1 Tahun
21 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 1 Tahun
22 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
23 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
24 Brawijaya Law Journal (BLJ) LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINST FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
25 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
26 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja 2022 1 Tahun
27 Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis Persepektif Asas-Asas Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2022 1 Tahun
28 Evaluasi Terhadap Model Pengukuran Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Uji Materil 2022 1 Tahun
29 Penerapan "Ikhwal Kepentingan Yang Memaksa" Sebagai Alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
30 Penerapan "Ikhwal Kepentingan yang memaksa" sebagai alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
31 RESTRIKSI PENGANGKUTAN PENUMPANG MASA PANDEMI COVID-19: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA UNTUK KEPENTINGAN PENUMPANG ATAU MASKAPAI PENERBANGAN 2021 1 Tahun
32 REKONSEPTUALISASI DAN REFORMULASI HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
33 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2022 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Transportasi 2021 1 Tahun
34 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya 2021 1 Tahun
35 Implementasi Kekuatan Eksekutorial Kreditur Perjanjian pembiayaan Dengan jaminan Fidusia pasca Putusan MK NO. 18/PUU-XVII/2019 2021 1 Tahun
36 DEMOKRATISASI STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA 2021 2 Tahun
37 EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PHK DI ERA COVID-19 PENDEKATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN 2021 2 Tahun
38 PENGEMBANGAN MODEL ALTERTlF DISPUTES RESOLUTION MELATIJI HYBRID MINI.TRIAL DAN ARBITRASE DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI 2021 1 Tahun
39 Studi tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan : Kebakaran lahan dan perubahan iklim 2021 1 Tahun
40 Model Kolaraborasi Pranata Keluarga, Sekolah dan LSM dalam pembelajaran masa Pandemi di Kota Palembang 2021 1 Tahun
41 Pengisian Jabatan Defenitif Kepala Daerah (Penelitian Pada Kekosongan Bupati Dan Wakil Bupati Secara Bersamaan Di Muara Enim dan Ogan Komering Ulu) 2021 1 Tahun
42 Konsep Pengaturan E-Court dalam Peraturan Perundang Undang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2021 1 Tahun
43 Konsep Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2021 1 Tahun
44 Strategi Pemenuhan Hak Konstitusional Melalui Mekanisme Constitutional Complaint di Indonesia 2021 1 Tahun
45 WARGA TANI SEKITAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) DALAM PERSPEKTIF TANGGUNG-JAWAB ‘SATUAN USAHA PERHUTANAN KERAKYATAN’ (SUPK) PENJAGA FUNGSI HIDRO-OROLOGIS EKOSISTEM 2020 4 Tahun
46 ASAS CABOTAGE: TRANSPORTASI PERAIRAN DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI RIAU SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENUNJANG PARIWISATA 2020 1 Tahun
47 PERLINDUNGAN HUKUM DARI NEGARA TERHADAP MASYARAKAT FAKIR MISKIN MENURUT KONSEP WELFARE STATE (STUDI EMPIRIS PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG) 2020 1 Tahun
48 Penyelesaian Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan Negeri 2020 1 Tahun
49 Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Archandra Tahar dan DJoko Tjandra) 2020 1 Tahun
50 Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara Dalam Perspektif Green Constitution 2019 1 Tahun
51 KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE (Kajian Hukum dari Aspek Proses, Sita Umum atas Aset dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Perusahaan) 2019 1 Tahun
52 UKURAN PRESTASI KAUM TANI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ATAS DISPRESTASI USAHATANI DI LINTAS AGRO-EKOSISTEM (“Kerentanan Biogeo-Fisik dan Kohesifitas Sosial Dalam Perspektif Alih-Fungsi Agroekosistem dan Konversi Ekosistemâ€￾) 2019 4 Tahun
53 PENETAPAN KEBIJAKAN KONSESI BAGI BADAN USAHA PELABUHAN (BUP) DALAM MENARIK INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Terhadap BUP PT.Pelindo (Persero)) 2019 1 Tahun
54 ANALISIS KLAUSULA PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MENGHINDARI KONDISI “TIME AT LARGEâ€￾ BAGI KONTRAKTOR DALAM SEBUAH KONTRAK KONSTRUKSI INTERNASIONAL 2019 1 Tahun
55 Konsep Pengaturan Mediasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2019 1 Tahun
56 SIMPLIKASI REGULASI DAERAH BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018 1 Tahun
57 PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI PURUN SEBAGAI KOMODITI KHAS GAMBUT: Perancangan Sistem Usaha Agribisnis dan Model Distribusi Berbasis Supply Chain Management di Sumatera Selatan 2018 1 Tahun
58 KERENTANAN BIO-GEOFISIK & KOHESIVITAS SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PENGUASAAN LAHAN DAN AFORESTASI EKOSISTEM PERBUKITAN & AGRO-EKOSISTEM SEKITARNYA { Riset Aksi Berpola Agribisnis Wanatani Kerakyatan dan Studi Kasus Kewilayaan Menuju Berdasarkan Ciri Sub-DA 2018 4 Tahun
59 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN ATAS UPAH YANG LAYAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL 2018 2 Tahun
60 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAHAN ATAS HAK UPAH YANG LAYAK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG JAWA TIMUR) 2018 1 Tahun
61 General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution 2018 1 Tahun
62 Melaksanakan Penelitian tentang " Disharmoni Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Undnag-Undang Desa Terhadap Pengelolaan anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan SIrah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera S 2018 1 Tahun
63 Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus 2018 1 Tahun
64 Rasionalitas Konstruksi Kebijakan Pelimpahan Hak Monopoli Kepada Bumn Bekharakter Publik Berdasarkan Hukum Indonesia 2018 1 Tahun
65 PENGANGGURAN TERSELUBUNG, INOVASI TEKNOLOGI, DAN SUSTAINABLE RURAL LIVELIHOODS: Perluasan Pendekatan pada Kawasan Pasang Surut 2017 1 Tahun
66 Pengaturan Hukum Sistem Pemilu di Indonesia Dari pemilu 1955 Sampai Pemilu Serentak 2019 2017 1 Tahun
67 MODEL PENYELESAIAN PENGANGGURAN TERSELUBUNG (DISGUISHED UNEMPLOYMENT) SEKTOR PERTANIAN PADA LAHAN SUBOPTIMAL DI SUMATERA SELATAN: Dari Analisis Makro Ke Analisis Mikro 2016 1 Tahun
68 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 2016 1 Tahun
69 Pola Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 2016 1 Tahun
70 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2015 1 Tahun
71 PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MENERAPKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KOTA PALEMBANG 2015 1 Tahun
72 PEMBENTUKAN MODEL EKONOMI INTEGRASI PASAR BARANG DAN PASAR KERJA SEKTOR PERTANIAN DAN NON PERTANIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN: PENDEKATAN MODEL KOREKSI KESALAHAN (ERROR CORRECTION MODEL ) 2014 1 Tahun
73 MODEL PENYELESAIAN KONFLIK LAHANANTARA MASYARAKAT PETANI DENGAN INDUSTRI PERKE 2014 3 Tahun
74 HUKUM PATEN SEBAGAI SARANA PENGINTEGRASI SOSIAL (Kajian Model Perlindungan Hu 2013 2 Tahun
75 PEMBENTUKAN MODEL EKONOMI INTEGRASI PASAR BARANG DAN PASAR KERJA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA: PENDEKATAN MODEL KOREKSI KESALAHAN (ERROR CORRECTION MODEL ) 2013 1 Tahun
76 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD ADMINISTRATIVE GOVERNANCE PADA PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG 2013 1 Tahun
77 Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Si 2013 2 Tahun
78 Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Si 2012 2 Tahun
79 KEBERLAKUAN PATRIALISME TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH GUGAT CERAI DI KOTA PALEMBA 2012 1 Tahun
80 Keberadaan Klausul Arbitrase dalam Proses Penyelesaian Kepailitan 2011 1 Tahun