Welcome to Program Studi

S2 Ilmu Hukum

Bahasa :
Login
logo

S2 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Telepon (+62)(711)580-069
Email humas@unsri.ac.id
Menu

PENELITIAN

Daftar Penelitian Institusi

Daftar Penelitian Institusi

No Judul Penelitian Tahun Pelaksanaan Lama Kegiatan
1 LEGAL IDEAS RELATED TO PROTECTING THE RIGHTS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS WITH MORALITY AND DIGNITY 2025 1 Tahun
2 Optimalisasi Peran Pengurus OSIS SMP di Wilayah Kecamatan Kertapati dalam Memberikan Edukasi Terkait Undang-Undang ITE dan Kesehatan Mental dalam Mendukung SDGs 03 2025 1 Tahun
3 Desain Model Alternatif Disputes Resolution yang efektif Pada Sengketa Kontrak Konstruksi di Indonesia Melalui Hybrid Expert Judgement, Mediasi Dan Arbitrase Dalam Mendukung SDGs 16. 2025 1 Tahun
4 Model Penyelesaian melalui Restoratif Justice Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika 2025 1 Tahun
5 PEMANFAATAN MEKANISME PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL BERBASIS MADRID PROTOCOL BAGI PERLINDUNGAN MEREK INDONESIA DALAM YURISDIKSI GLOBAL TERKAIT KEPARIWISATAAN 2025 1 Tahun
6 Dilematika Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Probabilitas Reformulasi Penegakan Hukum Berdasarkan Hak Asasi Manusia 2025 1 Tahun
7 Dilematika Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Probabilitas Reformulasi Penegakan Hukum Berdasarkan Hak Asasi Manusia 2025 1 Tahun
8 OPTIMALISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH PINGGIRAN KOTA PALEMBANG YANG BERKELANJUTAN 2024 1 Tahun
9 Implementasi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Efektivitas Dan Gagasan Reformulasi 2024 1 Tahun
10 Figur Hukum Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah 2024 1 Tahun
11 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDERITA MENTAL HEALTH DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA 2024 1 Tahun
12 Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagai Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia 2024 1 Tahun
13 RESTORATIVE JUSTICE ON BLASPHEMY CASES: OVERVIEW OF THE PROSECUTORS ROLE AND LEGAL REFORM 2024 1 Tahun
14 Reformulasi Regulasi Kebiri Kimia Berdasarkan Perbandingan Hukum Pidana 2024 1 Tahun
15 MENGENAL LEMBAGA LEGISLATIF Dalam Teori dan Praktek di Indonesia 2024 1 Tahun
16 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2025-2045 2024 1 Tahun
17 Pendekatan Intervensi Krisis Dalam Memutus Lingkaran Tindak Kekerasan Pada Perkawinan Anak 2024 1 Tahun
18 STRATEGI MENGATASI KERUSAKAN LAUT AKIBAT PERUBAHAN IKLIM TERKAIT DENGAN PERIKANAN LINTAS NEGARA MELALUI KERJASAMA KONVENSI HUKUM LAUT DAN PERUBAHAN IKLIM 2024 1 Tahun
19 PRIVACY RIGHTS IN THE RESPONSIBILITYPERSONAL DATA PROTECTION 2024 1 Tahun
20 optimalisasi aksess hak informasi penumpang pencatuman label halal dan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman di dalam pesawat udara 2024 1 Tahun
21 PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG BERORIENTASI TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN HUKUM 2024 1 Tahun
22 Integritas Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menjamin Stabilitas Persaingan Usaha Sehat 2024 1 Tahun
23 Konsep Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Kota Palembang 2024 1 Tahun
24 Integritas Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menjamin Stabilitas Persaingan Usaha Sehat 2024 1 Tahun
25 Konsep Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di kota palembang 2024 1 Tahun
26 Urgensi Regulasi Konstruksi Hijau dan Konstruksi Berkelanjutan Dalam Kerangka Pengurangan Dampak Pemanahasan Global 2023 1 Tahun
27 Tenaga Ahli Pelaksana Kerjasama Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Ogan Komering Ulu Selatan 2023 1 Tahun
28 Tim Pelaksana Kegiatan Kerjasama Analisa dan Kajian Hukum atas Pengalihan Piutang (Cessie), Draft Akta Pengalihan (Cessie) Hak Atas Piutang Sebagai Kewajiban Pembayaran dan Draft Pengakuan Hutang dengan Jaminan dari PT Persada Tanjung Api - Api ke Perumda Bende Seguguk 2023 1 Tahun
29 Ratio Legis Hakim Dalam Penerapan Pidana Tambahan Pemasangan Alat Pada Pendeteksi elektronik Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak 2023 1 Tahun
30 Kepastian Hukum Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi (Telemedicine) 2023 1 Tahun
31 Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 2023 1 Tahun
32 Penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
33 REORIENTASI KEWENANGAN GUBERNUR MENUJU OTONOMI BERKEADILAN 2023 1 Tahun
34 Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
35 Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Orangtua Kandung Berbasis Dakwaan Kumulatif 2023 1 Tahun
36 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
37 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
38 Urgensi Regulasi Konstruksi Hijau dan Konstruksi Berkelanjutan Dalam Kerangka Pengurangan Dampak Pemanasan Global 2023 1 Tahun
39 Pemberlakuam Peraturan Daerah Kota Palembang Dalam Pengelolaan Usaha Gelaggang Renang Sebagai Pemenuhan Asas Kepastian Dan Asas Keseimbnagan Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen 2023 1 Tahun
40 Analisis nilai agunan terhadap realisasi pencapaian hasil lelang di sektor perbankan 2023 3 Tahun
41 Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Sebagai Apikatif Hak Dasar Bagi Pekerja Perempuan di PerguruanTinggi Berbasis The Triangle of Balance In Service Quality 2023 1 Tahun
42 PEMENUHAN FASILITAS RUANG LAKTASI SEBAGAI APLIKATIF HAK DASAR BAGI PEKERJA PEREMPUAN DI PERGURUAN TINGGI BERBASIS THE TRIANGLE OF BALANCE IN SERVICE QUALITY 2023 1 Tahun
43 Penelitian Dengan Judul " Revolusi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional" 2022 1 Tahun
44 Revolusi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional 2022 1 Tahun
45 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
46 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
47 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
48 ANALISIS KONSEP KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL 2022 1 Tahun
49 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
50 Penguatan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 2022 1 Tahun
51 Penguatan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 2022 1 Tahun
52 Policy Formulation of Building Approval Retribution Palembang City 2022 1 Tahun
53 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045" 2022 1 Tahun
54 Brawijaya Law Journal (BLJ) LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINST FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
55 LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINS FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
56 SEMINAR NASIONAL FISIP UNSRI 2022 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045 2022 1 Tahun
57 GANTI RUGI KEBAKARAN LAHAN DI PROVINSI SUMATRA SELATAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS KEBAKARAN LAHAN TAHUN 2015, 2016, 2017, 2018 DAN 2019 2022 1 Tahun
58 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja 2022 1 Tahun
59 PENELITIAN HIBAH SKEMA ALOKASI "PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA" 2022 1 Tahun
60 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
61 Naskah Akademik Rancangan PERDA kota Palembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
62 Naskah Akademik Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
63 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Mall Untuk Keperluan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 2 Tahun
64 Pemenang hibah Penelitian Tahun 2021 2022 1 Tahun
65 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
66 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
67 Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia 2022 1 Tahun
68 Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia 2022 1 Tahun
69 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Kota Palembang 2022 1 Tahun
70 Model Kebijakan Penyelesaian. konflik Peertambangan Tanpa Ijin (PETI) pada PETI Batu bara di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung Kabupaten Muara enim) 2022 1 Tahun
71 Urgensi Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang 2022 1 Tahun
72 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 1 Tahun
73 DEMOKRATISASI STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA 2021 2 Tahun
74 EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PHK DI ERA COVID-19 PENDEKATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN 2021 2 Tahun
75 Studi tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan : Kebakaran lahan dan perubahan iklim 2021 1 Tahun
76 RESTRIKSI PENGANGKUTAN PENUMPANG MASA PANDEMI COVID-19: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA UNTUK KEPENTINGAN PENUMPANG ATAU MASKAPAI PENERBANGAN 2021 1 Tahun
77 POLITIK HUKUM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WNA DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN) 2021 1 Tahun
78 PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
79 POLITIK HUKUM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WNA DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN) 2021 1 Tahun
80 PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
81 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2022 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Transportasi 2021 1 Tahun
82 Penerapan "Ikhwal Kepentingan Yang Memaksa" Sebagai Alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
83 REKONSEPTUALISASI DAN REFORMULASI HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
84 Implementasi Kekuatan Eksekutorial Kreditur Perjanjian pembiayaan Dengan jaminan Fidusia pasca Putusan MK NO. 18/PUU-XVII/2019 2021 1 Tahun
85 PENGEMBANGAN MODEL ALTERTlF DISPUTES RESOLUTION MELATIJI HYBRID MINI.TRIAL DAN ARBITRASE DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI 2021 1 Tahun
86 Efektifitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia 2021 1 Tahun
87 Efektivitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia 2021 1 Tahun
88 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya 2021 1 Tahun
89 Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Archandra Tahar dan DJoko Tjandra) 2020 1 Tahun
90 IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI 2020 1 Tahun
91 EVALUASI KEBERADAAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA 2020 1 Tahun
92 ASAS CABOTAGE: TRANSPORTASI PERAIRAN DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI RIAU SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENUNJANG PARIWISATA 2020 1 Tahun
93 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2020 1 Tahun
94 Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara Dalam Perspektif Green Constitution 2019 1 Tahun
95 PENETAPAN KEBIJAKAN KONSESI BAGI BADAN USAHA PELABUHAN (BUP) DALAM MENARIK INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Terhadap BUP PT.Pelindo (Persero)) 2019 1 Tahun
96 Pelaksanaan Diversi di Kota Palembang 2019 1 Tahun
97 STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEBAKARAN LAHAN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN 2019 1 Tahun
98 Model Ideal Penyelenggaran Pemilukada Untuk Mencegah Calon Tunggal Dalam pestea Demokrasi Di Indonesia 2019 1 Tahun
99 ANALISIS KLAUSULA PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MENGHINDARI KONDISI “TIME AT LARGE� BAGI KONTRAKTOR DALAM SEBUAH KONTRAK KONSTRUKSI INTERNASIONAL 2019 1 Tahun
100 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2019 2 Tahun
101 KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE (Kajian Hukum dari Aspek Proses, Sita Umum atas Aset dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Perusahaan) 2019 1 Tahun
102 SIMPLIKASI REGULASI DAERAH BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018 1 Tahun
103 General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution 2018 1 Tahun
104 Margin Of Appreciation, Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi: Putusan Pengadilan Ham Eropa Dan Pengadilan Tipikor Di Indonesia 2018 1 Tahun
105 Melaksanakan Penelitian tentang " Disharmoni Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Undnag-Undang Desa Terhadap Pengelolaan anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan SIrah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 2018 1 Tahun
106 Model Idela Partisipasi Masyarakat Dalam enegakan Hukum Lingkungan Terhadap Illegal Drilling 2018 2 Tahun
107 Kelangsungan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan Melalui Pemberantasan IUU Fishing: Penguatas Sistem Hukum Nasional 2018 1 Tahun
108 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2018 1 Tahun
109 Model Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Indonesia yang Bekerja Sebagai Anak Buah Kapal di Taiwan. 2018 1 Tahun
110 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAHAN ATAS HAK UPAH YANG LAYAK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG JAWA TIMUR) 2018 1 Tahun
111 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN ATAS UPAH YANG LAYAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL 2018 2 Tahun
112 STRATEGI PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERKAIT LANGKAH-LANGKAH REHABILITASI DAN REINTEGRASI 2017 2 Tahun
113 Model Ideal Partisipasi MAsyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Illegal Drilling 2017 2 Tahun
114 UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG 2016 1 Tahun
115 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 2016 1 Tahun
116 PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MENERAPKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KOTA PALEMBANG 2015 1 Tahun
117 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2015 1 Tahun
118 MODEL PENYELESAIAN KONFLIK LAHANANTARA MASYARAKAT PETANI DENGAN INDUSTRI PERKE 2014 3 Tahun
119 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan 2014 2 Tahun
120 HUKUM PATEN SEBAGAI SARANA PENGINTEGRASI SOSIAL (Kajian Model Perlindungan Hu 2013 2 Tahun
121 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan 2013 2 Tahun
122 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD ADMINISTRATIVE GOVERNANCE PADA PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG 2013 1 Tahun
123 KEBERLAKUAN PATRIALISME TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH GUGAT CERAI DI KOTA PALEMBA 2012 1 Tahun
124 Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 Dalam Pemanfaatan Ikan Bermigrasi Jauh Ole 2012 1 Tahun
125 RELASI HUKUM, MORAL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: Analisis Kontroversi Hukum dan 2012 1 Tahun