Welcome to Program Studi

S2 Ilmu Hukum

Bahasa :
Login
logo

S2 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Telepon (+62)(711)580-069
Email humas@unsri.ac.id
Menu

PENELITIAN

Daftar Penelitian Institusi

Daftar Penelitian Institusi

No Judul Penelitian Tahun Pelaksanaan Lama Kegiatan
1 Tenaga Ahli Pelaksana Kerjasama Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Ogan Komering Ulu Selatan 2023 1 Tahun
2 Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
3 Penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
4 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
5 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
6 Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Sebagai Apikatif Hak Dasar Bagi Pekerja Perempuan di PerguruanTinggi Berbasis The Triangle of Balance In Service Quality 2023 1 Tahun
7 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
8 Penelitian Dengan Judul " Revolusi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional" 2022 1 Tahun
9 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
10 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
11 ANALISIS KONSEP KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL 2022 1 Tahun
12 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
13 Penguatan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 2022 1 Tahun
14 Penguatan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 2022 1 Tahun
15 Brawijaya Law Journal (BLJ) LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINST FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
16 SEMINAR NASIONAL FISIP UNSRI 2022 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045 2022 1 Tahun
17 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045" 2022 1 Tahun
18 LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINS FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
19 GANTI RUGI KEBAKARAN LAHAN DI PROVINSI SUMATRA SELATAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS KEBAKARAN LAHAN TAHUN 2015, 2016, 2017, 2018 DAN 2019 2022 1 Tahun
20 Policy Formulation of Building Approval Retribution Palembang City 2022 1 Tahun
21 PENELITIAN HIBAH SKEMA ALOKASI "PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA" 2022 1 Tahun
22 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja 2022 1 Tahun
23 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
24 Naskah Akademik Rancangan PERDA kota Palembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
25 Naskah Akademik Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
26 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Mall Untuk Keperluan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 2 Tahun
27 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 1 Tahun
28 Pemenang hibah Penelitian Tahun 2021 2022 1 Tahun
29 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
30 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
31 Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia 2022 1 Tahun
32 Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia 2022 1 Tahun
33 PENELITIAN HIBAH KOMPETIIF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA (REFORMULASI HUKUM PEMBATASAN PEMANFAATAN PATEN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYALAGUNAAN HAK MONOPOLI) 2022 1 Tahun
34 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Kota Palembang 2022 1 Tahun
35 Model Kebijakan Penyelesaian. konflik Peertambangan Tanpa Ijin (PETI) pada PETI Batu bara di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung Kabupaten Muara enim) 2022 1 Tahun
36 Urgensi Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang 2022 1 Tahun
37 DEMOKRATISASI STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA 2021 2 Tahun
38 EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PHK DI ERA COVID-19 PENDEKATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN 2021 2 Tahun
39 Studi tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan : Kebakaran lahan dan perubahan iklim 2021 1 Tahun
40 RESTRIKSI PENGANGKUTAN PENUMPANG MASA PANDEMI COVID-19: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA UNTUK KEPENTINGAN PENUMPANG ATAU MASKAPAI PENERBANGAN 2021 1 Tahun
41 Desain Kelembagaan Peradilan Perkara Pengaduan Hak Konstitusional (Constitutional Complaint) di Indonesia : Studi Perbandingan Negara-Negara di Dunia 2021 1 Tahun
42 PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
43 PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
44 POLITIK HUKUM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WNA DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN) 2021 1 Tahun
45 POLITIK HUKUM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WNA DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN) 2021 1 Tahun
46 Penerapan "Ikhwal Kepentingan Yang Memaksa" Sebagai Alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
47 REKONSEPTUALISASI DAN REFORMULASI HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
48 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2022 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Transportasi 2021 1 Tahun
49 Implementasi Kekuatan Eksekutorial Kreditur Perjanjian pembiayaan Dengan jaminan Fidusia pasca Putusan MK NO. 18/PUU-XVII/2019 2021 1 Tahun
50 PENGEMBANGAN MODEL ALTERTlF DISPUTES RESOLUTION MELATIJI HYBRID MINI.TRIAL DAN ARBITRASE DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI 2021 1 Tahun
51 Efektivitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia 2021 1 Tahun
52 Efektifitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia 2021 1 Tahun
53 Penerapan "Ikhwal Kepentingan yang memaksa" sebagai alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
54 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya 2021 1 Tahun
55 Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Archandra Tahar dan DJoko Tjandra) 2020 1 Tahun
56 IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI 2020 1 Tahun
57 EVALUASI KEBERADAAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA 2020 1 Tahun
58 ASAS CABOTAGE: TRANSPORTASI PERAIRAN DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI RIAU SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENUNJANG PARIWISATA 2020 1 Tahun
59 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2020 1 Tahun
60 Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara Dalam Perspektif Green Constitution 2019 1 Tahun
61 Pelaksanaan Diversi di Kota Palembang 2019 1 Tahun
62 PENETAPAN KEBIJAKAN KONSESI BAGI BADAN USAHA PELABUHAN (BUP) DALAM MENARIK INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Terhadap BUP PT.Pelindo (Persero)) 2019 1 Tahun
63 STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEBAKARAN LAHAN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN 2019 1 Tahun
64 ANALISIS KLAUSULA PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MENGHINDARI KONDISI “TIME AT LARGEâ€￾ BAGI KONTRAKTOR DALAM SEBUAH KONTRAK KONSTRUKSI INTERNASIONAL 2019 1 Tahun
65 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2019 2 Tahun
66 KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE (Kajian Hukum dari Aspek Proses, Sita Umum atas Aset dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Perusahaan) 2019 1 Tahun
67 SIMPLIKASI REGULASI DAERAH BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018 1 Tahun
68 General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution 2018 1 Tahun
69 Margin Of Appreciation, Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi: Putusan Pengadilan Ham Eropa Dan Pengadilan Tipikor Di Indonesia 2018 1 Tahun
70 Melaksanakan Penelitian tentang " Disharmoni Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Undnag-Undang Desa Terhadap Pengelolaan anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan SIrah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera S 2018 1 Tahun
71 Inventarisasi Pandangan Notaris tentang Perubahan Perjanjian Kawin berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 2018 1 Tahun
72 Kelangsungan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan Melalui Pemberantasan IUU Fishing: Penguatas Sistem Hukum Nasional 2018 1 Tahun
73 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2018 1 Tahun
74 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN ATAS UPAH YANG LAYAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL 2018 2 Tahun
75 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAHAN ATAS HAK UPAH YANG LAYAK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG JAWA TIMUR) 2018 1 Tahun
76 STRATEGI PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERKAIT LANGKAH-LANGKAH REHABILITASI DAN REINTEGRASI 2017 2 Tahun
77 ANALISIS TENTANG IMPLIKASI PUTUSAN MA NO. 2157 K/Pdt/ 2010 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR 2017 1 Tahun
78 KAJIAN SOSIO-LEGAL TERHADAP KEBERADAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 TAHUN 1999−2002 2016 1 Tahun
79 UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG 2016 1 Tahun
80 PEMBUKTIAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 43 AYAT 1 UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 2016 1 Tahun
81 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 2016 1 Tahun
82 Model pelaksanaan CSR perusahaan tambang batubara di kabupaten Lahat terhadap permberdayaan masyarakat berbasis kearifan local 2015 2 Tahun
83 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2015 1 Tahun
84 PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MENERAPKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KOTA PALEMBANG 2015 1 Tahun
85 MODEL PENYELESAIAN KONFLIK LAHANANTARA MASYARAKAT PETANI DENGAN INDUSTRI PERKE 2014 3 Tahun
86 HUKUM PATEN SEBAGAI SARANA PENGINTEGRASI SOSIAL (Kajian Model Perlindungan Hu 2013 2 Tahun
87 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD ADMINISTRATIVE GOVERNANCE PADA PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG 2013 1 Tahun
88 KEBERLAKUAN PATRIALISME TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH GUGAT CERAI DI KOTA PALEMBA 2012 1 Tahun
89 Keberadaan Klausul Arbitrase dalam Proses Penyelesaian Kepailitan 2011 1 Tahun