Universitas Sriwijaya (UNSRI) dengan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI) sepakat melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dan PKS (Perjanjian Kerjasama) tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Rektor UNSRI, Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si. dan Setjen MPR RI Siti Fauziah, S.E., M.M. di Ruang Rapat 1 KPA UNSRI Kampus Palembang, Senin (15/9/2025). 

MoU tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penandatanganan PKS antara Setjen MPR RI dengan Badan Pegelola Usaha UNSRI tentang Kajian Akademik dengan tema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Badan

Pengelola Usaha UNSRI, Prof. Dr. H. Zulkifli Dahlan, M.Si., DEA. dan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengkajian Kemajelisan Setjen MPR RI, Heri Herawan, S.H.

Dalam sambutannya, Rektor UNSRI menyampaikan ucapan terimakasih kepada Setjen MPR RI atas terjalinnya kerja sama melalui penandatanganan MoU ini, yang langsung ditindaklanjuti dengan PKS dan seminar  “Atas nama Universitas Sriwijaya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Setjen MPR RI yang telah berkenan mengajak kami melakukan MoU, kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan dalam bentuk PKS, dan juga langsung ada seminar, tentunya kami megucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” Ujar Rektor.

Rektor berharap kerja sama ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan terus berkembang dengan melibatkan aspirasi daerah, khususnya dari Sumatera Selatan, yang dapat mewarnai kebijakan nasional. “Dan kalau diizinkan untuk mengingatkan, menyampaikan aspirasi, kami siap untuk itu. Agar melibatkan aspirasi dari kami, khususnya dari Pulau Sumatera, lebih khususnya lagi dari Sumatera Selatan. Saya kira tidak sedikit yang mempunyai pemikiran-pemikiran, sehingga dapat mewarnai peraturan-peraturan yang dibuat di negara Indonesia ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami siap berkontribusi, siap untuk mendukung hal-hal yang memang dapat membantu untuk lebih baik. Saya berharap kedepannya hal ini dapat terus berjalan dengan baik. UNSRI siap berkontribusi dan mendukung hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara,” Pungkas Rektor.

Menanggapi hal itu, Setjen MPR RI dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya memang membutuhkan masukan yang sangat bermanfaat dari pihak akademisi. Masukan ini menurutnya menjadi bahan penting bagi anggota Badan Pengkajian MPR. Karena itu, dilakukan kerja sama dalam bentuk MoU, PKS, maupun seminar dengan berbagai universitas. “Untuk wilayah Sumatera, kami bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya, selain itu juga dengan beberapa perguruan tinggi lain seperti Unila, UGM, Undip, dan Universitas Pancasila. Jadi ada perguruan tinggi negeri, ada swasta, kita bergabung semua supaya masukan kita lebih beragam. Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut, tidak hanya berhenti pada kegiatan hari ini.

Kalau ada kegiatan-kegiatan lainnya kita akan terus bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya. Karena ada alumninya, Bu Rosi ini alumni dari Universitas Sriwijaya. Nah jadinya nanti InsyaAllah kita tetap akan bekerjasama dan salah satu universitas yang akan memberi masukan kepada tim kajian di MPR. Kami yakin kontribusi UNSRI akan sangat berarti dalam memberikan masukan bagi tim kajian MPR, dan membawa negara ini bisa lebih baik lagi,” Ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh, Kepala Biro Pengkajian Konstitusi, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi;  Kepala Bagian Pengelolaan Kajian dan Aspirasi Masyarakat, Biro Pengkajian Konstitusi, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi; Kepala Bagian Sekretariat Komisi Kajian Ketatanegaraan, Biro Pengkajian Konstitusi, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi; Kepala Subbagian Pengelolaan Kajian dan Keahlian, Bagian Pengelolaan Kajian dan Aspirasi Masyarakat, Biro Pengkajian Konstitusi, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi; Kepala Subbagian Pengelolaan Aspirasi Masyarakat, Bagian Pengelolaan Kajian dan Aspirasi Masyarakat, Biro Pengkajian Konstitusi, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi; Analis Hasil Penelitian, Subbagian Pengelolaan kajian dan Keahlian, Bagian Pengelolaan Kajian dan Aspirasi Masyarakat, Biro Pengkajian Konstitusi, Deputi Bidang pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi; dan Analis Kebijakan Ahli Pertama, Biro Pengkajian Konstitusi, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi.

Sementara dari UNSRI dihadiri oleh Ketua Satuan Pengawas Internal; para Wakil Rektor; Sekretaris Universitas , Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana; Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu Fakultas; Wakil Direktur Bidang Akademik, Penelitian, Inovasi, Hilirisasi, Pengabdian, dan Kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana, para Direktur Direktorat; Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ; dan Direktur BPU

Pada kesempatan itu, diselenggarakan juga seminar nasional dengan tema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” yang menghadirkan 3 orang narasumber yaitu, Prof. Dr. M. Ridho Taqwa, M.Si (Guru Besar Fisip UNSRI), yang memaparkan materi yang berjudul “Mewujudkan Kedaulatan Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila: Dari Tuhan Pasif Menuju Tuhan Aktif”. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D (Ketua Pusat Studi Pancasila UGM), dengan judul materi “Memeriksa Ulang Kualifikasi Wakil Rakyat”, dan Fachri Ali, M.A (Kolumnis).

Seminar ini diikuti oleh ratusan mahasiswa FISIP UNSRI, perwakilan dari Kesbangpol Provinsi, Kesbangpol Kota Palembang, Inspektorat Povinsi dan inspektorat kota Palembang. (Ara_Humas)