Welcome to Fakultas Hukum

Login
logo

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Telepon (+62)(711)580-069
Email humas@unsri.ac.id
Menu

PENELITIAN

Daftar Penelitian Institusi

Daftar Penelitian Institusi

No Judul Penelitian Tahun Pelaksanaan Lama Kegiatan
1 Penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
2 Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
3 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
4 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
5 Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Sebagai Apikatif Hak Dasar Bagi Pekerja Perempuan di PerguruanTinggi Berbasis The Triangle of Balance In Service Quality 2023 1 Tahun
6 Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Sebagai Apikatif Hak Dasar Bagi Pekerja Perempuan di PerguruanTinggi Berbasis The Triangle of Balance In Service Quality 2023 1 Tahun
7 Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
8 Penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
9 Kajian Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia 2023 1 Tahun
10 Tenaga Ahli Pelaksana Kerjasama Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Ogan Komering Ulu Selatan 2023 1 Tahun
11 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
12 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
13 Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
14 Penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
15 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Moral Pajak Warga Negara Republik Indonesia 2023 1 Tahun
16 Tenaga Ahli Pelaksana Kerjasama Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Ogan Komering Ulu Selatan 2023 1 Tahun
17 Penyusunan Naskah Akademik Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
18 Penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten OKU 2023 1 Tahun
19 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
20 PROBLEMATIKA NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA JAMINAN PESAWAT UDARA: FIDUSIA ATAU HIPOTEK? (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DAN BELANDA) 2023 1 Tahun
21 Pemenuhan Fasilitas Ruang Laktasi Sebagai Apikatif Hak Dasar Bagi Pekerja Perempuan di PerguruanTinggi Berbasis The Triangle of Balance In Service Quality 2023 1 Tahun
22 PENELITIAN HIBAH KOMPETIIF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA (REFORMULASI HUKUM PEMBATASAN PEMANFAATAN PATEN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYALAGUNAAN HAK MONOPOLI) 2022 1 Tahun
23 PENELITIAN HIBAH SKEMA ALOKASI "PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA" 2022 1 Tahun
24 Naskah Akademik Rancangan PERDA kota Palembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
25 Naskah Akademik Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
26 Kemampuan Lahan untuk Pengembangan Pertanian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2022 1 Tahun
27 Model PemberdayaanMasyarakat dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Kelembagaan di Sumatra Bagian Selatan 2022 1 Tahun
28 Kemampuan Lahan untuk Pengembangan Pertanian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2022 1 Tahun
29 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
30 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
31 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
32 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
33 Analisis Konsumsi Beras Merah Organik di Kota Palembang 2022 1 Tahun
34 Penelitian Dengan Judul " Revolusi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional" 2022 1 Tahun
35 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Mall Untuk Keperluan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 2 Tahun
36 Urgensi Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang 2022 1 Tahun
37 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 1 Tahun
38 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
39 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
40 Brawijaya Law Journal (BLJ) LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINST FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
41 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
42 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja 2022 1 Tahun
43 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Mall Untuk Keperluan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 2 Tahun
44 Urgensi Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang 2022 1 Tahun
45 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 1 Tahun
46 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Kota Palembang 2022 1 Tahun
47 Model Kebijakan Penyelesaian. konflik Peertambangan Tanpa Ijin (PETI) pada PETI Batu bara di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung Kabupaten Muara enim) 2022 1 Tahun
48 Naskah Akademik Rancangan PERDA kota Palembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
49 Naskah Akademik Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
50 Peningkatan Pemahaman Masyrakat Ogan Ilir Terhadap Kesadaran Tertib Berlalu Lintas 2022 1 Tahun
51 Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Koruptor di Sumatera Selatan 2022 1 Tahun
52 Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia 2022 1 Tahun
53 Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Koruptor di Sumatera Selatan 2022 1 Tahun
54 OPTIMALISASI PERAN NEGARA DALAM MENCEGAH ILLEGAL TAPPING DAN ILLEGAL DRILLING DI WILAYAH DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN (Tinjauan Hukum dan Sosiologis di Desa Bintialo, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan) 2022 1 Tahun
55 Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Asuransi Sosial Oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) 2022 1 Tahun
56 Konstitusionalitas Pertimbangan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materi Terkait Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2022 1 Tahun
57 Prospek Keberhasilan Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Guna Memenuhi Kepastian dan Keadilan Hukum Di Masa Mendatang Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan 2022 1 Tahun
58 Penguatan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 2022 1 Tahun
59 Penguatan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 2022 1 Tahun
60 Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia 2022 1 Tahun
61 Pemenang hibah Penelitian Tahun 2022 2022 1 Tahun
62 Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia Versus Ukraina dan Implikasinya Terhadap Indonesia Dalam Hukum Pidana Internasional 2022 1 Tahun
63 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
64 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
65 ANALISIS KONSEP KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL 2022 1 Tahun
66 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
67 Pemenang hibah Penelitian Tahun 2021 2022 1 Tahun
68 PENELITIAN HIBAH KOMPETIIF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA (REFORMULASI HUKUM PEMBATASAN PEMANFAATAN PATEN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYALAGUNAAN HAK MONOPOLI) 2022 1 Tahun
69 PENELITIAN HIBAH SKEMA ALOKASI "PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA" 2022 1 Tahun
70 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
71 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
72 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja 2022 1 Tahun
73 Brawijaya Law Journal (BLJ) LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINST FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
74 Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Potensi International Crimes di Dalam Wilayah Hukum Indonesia 2022 1 Tahun
75 Penelitian Dengan Judul " Revolusi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional" 2022 1 Tahun
76 Efektifitas Pengaturan Pendamping Perempuan Yang Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Hukum Palembang 2022 1 Tahun
77 PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA 2022 1 Tahun
78 Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis Persepektif Asas-Asas Materi Muatan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2022 1 Tahun
79 Rekonstruksi Hukum Jaminan Fidusia bagi Pemilik Hak Cipta Muski dan Lagu untuk Memberikan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum 2022 1 Tahun
80 Reformulasi Hukum Pembatasan Pemanfaatan Paten Dalam Rangka Mencegah Penyalagunaan Hak Monopoli 2022 1 Tahun
81 Evaluasi Terhadap Model Pengukuran Kerugian Konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Uji Materil 2022 1 Tahun
82 Rekonstruksi Hukum Jaminan Bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu untuk memberikan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum 2022 1 Tahun
83 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
84 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
85 ANALISIS KONSEP KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINBLE DEVELOPMENT GOALS) UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL 2022 1 Tahun
86 ANALISIS KONSEP KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINBLE DEVELOPMENT GOALS) UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL 2022 1 Tahun
87 SEMINAR NASIONAL FISIP UNSRI 2022 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045 2022 1 Tahun
88 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045" 2022 1 Tahun
89 LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINS FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
90 GANTI RUGI KEBAKARAN LAHAN DI PROVINSI SUMATRA SELATAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS KEBAKARAN LAHAN TAHUN 2015, 2016, 2017, 2018 DAN 2019 2022 1 Tahun
91 Policy Formulation of Building Approval Retribution Palembang City 2022 1 Tahun
92 Brawijaya Law Journal (BLJ) LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINST FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
93 Penelitian Dengan Judul " Revolusi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional" 2022 1 Tahun
94 SEMINAR NASIONAL FISIP UNSRI 2022 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045 2022 1 Tahun
95 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045" 2022 1 Tahun
96 LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINS FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
97 GANTI RUGI KEBAKARAN LAHAN DI PROVINSI SUMATRA SELATAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS KEBAKARAN LAHAN TAHUN 2015, 2016, 2017, 2018 DAN 2019 2022 1 Tahun
98 Policy Formulation of Building Approval Retribution Palembang City 2022 1 Tahun
99 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Kota Palembang 2022 1 Tahun
100 Model Kebijakan Penyelesaian. konflik Peertambangan Tanpa Ijin (PETI) pada PETI Batu bara di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung Kabupaten Muara enim) 2022 1 Tahun
101 Naskah Akademik Rancangan PERDA kota Palembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
102 Naskah Akademik Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
103 Kajian Social Mapping Proyek RDMP III Plaju 2022 1 Tahun
104 PEMETAAN SOSIAL 2022 1 Tahun
105 VALIDASI INSTRUMEN PENGUKURAN MODAL SOSIAL VIRTUAL DAN TRADISIONAL SEBAGAI PREDIKTOR RESILIENSI MASYARAKAT PERKOTAAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
106 Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia 2022 1 Tahun
107 Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia 2022 1 Tahun
108 DELIBERATIVE DEMOCRACY IN THE DEVELOPMENT PLAN CONSTRUCTION OF SEMAMBU ISLAND VILLAGE, INDRALAYA UTARA DISTRICT, OGAN ILIR REGENCY 2022 1 Tahun
109 PENGAMBILAN KEBIJAKAN DESA BERBASIS MODEL DELIBERATIVE DEMOCRACY DI DESA PULAU SEMAMBU, OGAN ILIR 2022 1 Tahun
110 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
111 Penelitian Dengan Judul " Revolusi Online Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional" 2022 1 Tahun
112 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
113 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
114 ANALISIS KONSEP KONSTRUKSI HIJAU DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) UNTUK MENGURANGI DAMPAK PEMANASAN GLOBAL 2022 1 Tahun
115 STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM PADA DAERAH SEKITAR TAMBANG BATUBARA UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI HIJAU YANG BERKELANJTAN MELALUI PEMANFAATAN SOLAR POWER SEBAGAI SUMBER ENERGI 2022 1 Tahun
116 Penguatan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 2022 1 Tahun
117 Penguatan Asas Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 2022 1 Tahun
118 Brawijaya Law Journal (BLJ) LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINST FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
119 SEMINAR NASIONAL FISIP UNSRI 2022 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045 2022 1 Tahun
120 "KONTRIBUSI FISIP DALAM MENYOKONG MASYARAKAT DIGITAL 5.0 UNTUK MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045" 2022 1 Tahun
121 LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA AGAINS FOREST FIRE AND CLIMATE CHANGE IN OGAN ILIR 2022 1 Tahun
122 GANTI RUGI KEBAKARAN LAHAN DI PROVINSI SUMATRA SELATAN AKIBAT PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS KEBAKARAN LAHAN TAHUN 2015, 2016, 2017, 2018 DAN 2019 2022 1 Tahun
123 Policy Formulation of Building Approval Retribution Palembang City 2022 1 Tahun
124 PENELITIAN HIBAH SKEMA ALOKASI "PENGATURAN KEWARGANEGARAAN GANDA SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA" 2022 1 Tahun
125 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja 2022 1 Tahun
126 Wajib Karantina Penumpang Perjalanan Internasional Transpsortasi Udara Masa Pendemi Covid-19 2022 1 Tahun
127 Naskah Akademik Rancangan PERDA kota Palembang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
128 Naskah Akademik Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daera Kota Palembang. 2022 1 Tahun
129 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Mall Untuk Keperluan Higiene Sanitasi Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 2 Tahun
130 Legalisasi Standar Baku Mutu Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum Sebagai Upaya Melindungi Konsumen 2022 1 Tahun
131 Pemenang hibah Penelitian Tahun 2021 2022 1 Tahun
132 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
133 EFEKTIFITAS MEDIASI MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN KOTA PALEMBANG 2022 1 Tahun
134 Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia 2022 1 Tahun
135 Kajian Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan di Indonesia 2022 1 Tahun
136 PENELITIAN HIBAH KOMPETIIF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA (REFORMULASI HUKUM PEMBATASAN PEMANFAATAN PATEN DALAM RANGKA MENCEGAH PENYALAGUNAAN HAK MONOPOLI) 2022 1 Tahun
137 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Kota Palembang 2022 1 Tahun
138 Model Kebijakan Penyelesaian. konflik Peertambangan Tanpa Ijin (PETI) pada PETI Batu bara di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung Kabupaten Muara enim) 2022 1 Tahun
139 Urgensi Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang 2022 1 Tahun
140 Penerapan "Ikhwal Kepentingan Yang Memaksa" Sebagai Alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
141 Penerapan "Ikhwal Kepentingan yang memaksa" sebagai alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
142 RESTRIKSI PENGANGKUTAN PENUMPANG MASA PANDEMI COVID-19: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA UNTUK KEPENTINGAN PENUMPANG ATAU MASKAPAI PENERBANGAN 2021 1 Tahun
143 REKONSEPTUALISASI DAN REFORMULASI HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
144 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2022 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Transportasi 2021 1 Tahun
145 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya 2021 1 Tahun
146 Implementasi Kekuatan Eksekutorial Kreditur Perjanjian pembiayaan Dengan jaminan Fidusia pasca Putusan MK NO. 18/PUU-XVII/2019 2021 1 Tahun
147 DEMOKRATISASI STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA 2021 2 Tahun
148 EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PHK DI ERA COVID-19 PENDEKATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN 2021 2 Tahun
149 PENGEMBANGAN MODEL ALTERTlF DISPUTES RESOLUTION MELATIJI HYBRID MINI.TRIAL DAN ARBITRASE DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI 2021 1 Tahun
150 Studi tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan : Kebakaran lahan dan perubahan iklim 2021 1 Tahun
151 Model Kolaraborasi Pranata Keluarga, Sekolah dan LSM dalam pembelajaran masa Pandemi di Kota Palembang 2021 1 Tahun
152 Pengisian Jabatan Defenitif Kepala Daerah (Penelitian Pada Kekosongan Bupati Dan Wakil Bupati Secara Bersamaan Di Muara Enim dan Ogan Komering Ulu) 2021 1 Tahun
153 DEMOKRATISASI STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA 2021 2 Tahun
154 EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PHK DI ERA COVID-19 PENDEKATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN 2021 2 Tahun
155 Desain Kelembagaan Peradilan Perkara Pengaduan Hak Konstitusional (Constitutional Complaint) di Indonesia : Studi Perbandingan Negara-Negara di Dunia 2021 1 Tahun
156 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2022 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Transportasi 2021 1 Tahun
157 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya 2021 1 Tahun
158 KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA MEMERANGI KEJAHATAN TERORGANISASI LINTAS NEGARA (COMBATING TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMES) 2021 1 Tahun
159 STUDI EMPIRIS PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) DI WILAYAH PERADILAN SUMATERA SELATAN DAN JAMBI 2021 1 Tahun
160 Konsep Pengaturan E-Court dalam Peraturan Perundang Undang-Undangan untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2021 1 Tahun
161 ANALISIS TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL SELAMA PERIODEISASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 2021 1 Tahun
162 Konsep Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2021 1 Tahun
163 Konsep Pengaturan E-Court Dalam Peraturan Perundang-undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2021 1 Tahun
164 Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Korupsi di Desa Bedegung, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan 2021 1 Tahun
165 Pengisian Jabatan Defenitif Kepala Daerah (Penelitian Pada Kekosongan Bupati Dan Wakil Bupati Secara Bersamaan Di Muara Enim dan Ogan Komering Ulu) 2021 1 Tahun
166 Aspek Hukum Dokter sebagai Tenaga Medis dalam Penanganan Covid 19 2021 1 Tahun
167 Efektivitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia 2021 1 Tahun
168 Efektifitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia 2021 1 Tahun
169 RESTRIKSI PENGANGKUTAN PENUMPANG MASA PANDEMI COVID-19: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA UNTUK KEPENTINGAN PENUMPANG ATAU MASKAPAI PENERBANGAN 2021 1 Tahun
170 Penerapan "Ikhwal Kepentingan Yang Memaksa" Sebagai Alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
171 Penerapan "Ikhwal Kepentingan yang memaksa" sebagai alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
172 PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
173 PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
174 POLITIK HUKUM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WNA DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN) 2021 1 Tahun
175 POLITIK HUKUM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WNA DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN) 2021 1 Tahun
176 REKONSEPTUALISASI DAN REFORMULASI HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
177 EKSISTENSI INFORMED CONSENT DALAM ASAS HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN 2021 1 Tahun
178 LEGALITAS ASET KRIPTO KORPORASI DI BIDANG E-COMMERCE SEBAGAI ASET PERUSAHAAN 2021 1 Tahun
179 PENGEMBANGAN MODEL ALTERTlF DISPUTES RESOLUTION MELATIJI HYBRID MINI.TRIAL DAN ARBITRASE DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI 2021 1 Tahun
180 Studi tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan : Kebakaran lahan dan perubahan iklim 2021 1 Tahun
181 implementasi asas non-retroaktif dalam hukum kejahatan internasional genosida 2021 1 Tahun
182 TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL 2021 1 Tahun
183 Efektivitas Implementasi Pembelajaran Sosial Emosional Selama Masa Pandemi COVID 19 Di Universitas Sriwijaya 2021 1 Tahun
184 Efektivitas Implementasi Pembelajaran Sosial Emosional Selama Masa Pandemi COVID 19 Di Universitas Sriwijaya 2021 1 Tahun
185 PENGEMBANGAN MODEL ALTERNATIF DISPUTES RESOLUTION MELALUI HYBRID MINI-TRIAL DAN ARBITRASE DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI 2021 1 Tahun
186 Tanggung jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Dalam Hukum Internasional 2021 1 Tahun
187 TRANSPLANTASI ANALOGI TRAKTAT ANTARTIKA SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN LAUT CINA SELATAN 2021 2 Tahun
188 TRANSPLANTASI ANALOGI TRAKTAT ANTARTIKA SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN LAUT CINA SELATAN 2021 1 Tahun
189 Perlindungan Hukum Hak Desain Industri sebagai Upaya Menarik Investasi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia 2021 1 Tahun
190 SUATU TELAAH TENTANG PRINSIP INDEMNITAS MENGENAI GANTI KERUGIAN DALAM PERTANGGUNGAN KERUGIAN (PENDEKATAN NORMATIF) 2021 1 Tahun
191 Strategi Pemenuhan Hak Konstitusional Melalui Mekanisme Constitutional Complaint di Indonesia 2021 1 Tahun
192 Implementasi Kekuatan Eksekutorial Kreditur Perjanjian pembiayaan Dengan jaminan Fidusia pasca Putusan MK NO. 18/PUU-XVII/2019 2021 1 Tahun
193 ANALISIS VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES MENGENAI KETENTUAN PENGHORMATAN, PEMBATALAN, PENGAKHIRAN DAN PENUNDAAN BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL 2021 2 Tahun
194 Studi tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan : Kebakaran lahan dan perubahan iklim 2021 1 Tahun
195 Penerapan "Ikhwal Kepentingan Yang Memaksa" Sebagai Alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
196 Desain Kelembagaan Peradilan Perkara Pengaduan Hak Konstitusional (Constitutional Complaint) di Indonesia : Studi Perbandingan Negara-Negara di Dunia 2021 1 Tahun
197 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2022 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Transportasi 2021 1 Tahun
198 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya 2021 1 Tahun
199 Efektivitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia 2021 1 Tahun
200 Efektifitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia 2021 1 Tahun
201 Diversifikasi cita rasa melalui kontrol fermentasi, penambahan flavoring agent dan uji keamanan cascara 2021 1 Tahun
202 Diversifikasi cita rasa melalui kontrol fermentasi, penambahan flavoring agent dan uji keamanan cascara 2021 1 Tahun
203 DEMOKRATISASI STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA 2021 2 Tahun
204 EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PHK DI ERA COVID-19 PENDEKATAN HUKUM KETENAGAKERJAAN 2021 2 Tahun
205 Studi tentang tanggungjawab negara terhadap kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan : Kebakaran lahan dan perubahan iklim 2021 1 Tahun
206 RESTRIKSI PENGANGKUTAN PENUMPANG MASA PANDEMI COVID-19: ANALISIS PERATURAN KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI UDARA UNTUK KEPENTINGAN PENUMPANG ATAU MASKAPAI PENERBANGAN 2021 1 Tahun
207 Desain Kelembagaan Peradilan Perkara Pengaduan Hak Konstitusional (Constitutional Complaint) di Indonesia : Studi Perbandingan Negara-Negara di Dunia 2021 1 Tahun
208 PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
209 PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
210 POLITIK HUKUM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WNA DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN) 2021 1 Tahun
211 POLITIK HUKUM PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WNA DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN) 2021 1 Tahun
212 Penerapan "Ikhwal Kepentingan Yang Memaksa" Sebagai Alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
213 REKONSEPTUALISASI DAN REFORMULASI HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA DI INDONESIA 2021 1 Tahun
214 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2022 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Transportasi 2021 1 Tahun
215 Implementasi Kekuatan Eksekutorial Kreditur Perjanjian pembiayaan Dengan jaminan Fidusia pasca Putusan MK NO. 18/PUU-XVII/2019 2021 1 Tahun
216 PENGEMBANGAN MODEL ALTERTlF DISPUTES RESOLUTION MELATIJI HYBRID MINI.TRIAL DAN ARBITRASE DALAM UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI 2021 1 Tahun
217 Efektivitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia 2021 1 Tahun
218 Efektifitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia 2021 1 Tahun
219 Penerapan "Ikhwal Kepentingan yang memaksa" sebagai alasan Pembenaran Presiden Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2021 1 Tahun
220 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Perubahan Bentuk Hukum BUMD PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya 2021 1 Tahun
221 WARGA TANI SEKITAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (TNKS) DALAM PERSPEKTIF TANGGUNG-JAWAB ‘SATUAN USAHA PERHUTANAN KERAKYATAN’ (SUPK) PENJAGA FUNGSI HIDRO-OROLOGIS EKOSISTEM 2020 4 Tahun
222 ASAS CABOTAGE: TRANSPORTASI PERAIRAN DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI RIAU SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENUNJANG PARIWISATA 2020 1 Tahun
223 PERLINDUNGAN HUKUM DARI NEGARA TERHADAP MASYARAKAT FAKIR MISKIN MENURUT KONSEP WELFARE STATE (STUDI EMPIRIS PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG) 2020 1 Tahun
224 Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Archandra Tahar dan DJoko Tjandra) 2020 1 Tahun
225 IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI 2020 1 Tahun
226 MODEL PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI YANG DILAKUKAN KORPORASI 2020 1 Tahun
227 KORUPSI DAN PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF PENERAPAN UNCAC 2003 2020 1 Tahun
228 PERLINDUNGAN HUKUM DARI NEGARA TERHADAP MASYARAKAT FAKIR MISKIN MENURUT KONSEP WELFARE STATE (STUDI EMPIRIS PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI KOTA PALEMBANG) 2020 1 Tahun
229 Pertanggungjawaban PT. Asuransi Jasa Indonesia Sebagai Pihak Penanggung Atas Penyelesaian Klaim Asuransi Nelayan Di Kabupaten Banyuasin 2020 1 Tahun
230 Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Archandra Tahar dan DJoko Tjandra) 2020 1 Tahun
231 ASAS CABOTAGE: TRANSPORTASI PERAIRAN DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI RIAU SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENUNJANG PARIWISATA 2020 1 Tahun
232 EVALUASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL DAN HUBUNGAN DIPLOMATIK 2020 1 Tahun
233 ASPEK HUKUM PERJANJIAN BUILD, OPERATE, AND TRANSFER (BOT) ATAS TANAH SEBAGAI PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA 2020 1 Tahun
234 EVALUASI KEBERADAAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA 2020 1 Tahun
235 Tanggung jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Dalam Hukum Internasional 2020 1 Tahun
236 Evaluasi Kebijakan bebas visa kunjungan terbatas terhadap pembangunan nasional dan hubungan diplomatik 2020 1 Tahun
237 Konsep Xa*ajiban Dasar Matusia DEn Hak Asasi Mnnusia: Pe,bandingan IrstruriHl Hem lntemrsi(mal Dsn Hukm Harn Di lndonsia 2020 1 Tahun
238 Penyelesaian Perkara Perdata Secara Elektronik di Pengadilan Negeri 2020 1 Tahun
239 ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL PROYEKSI USAHA PENGOLAHAN GULO PUAN MENJADI CHOCOLATE BAR DI KABUPATEN PAMPANGAN, OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN 2020 1 Tahun
240 MODEL PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI YANG DILAKUKAN KORPORASI 2020 1 Tahun
241 Kewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Kajian Terhadap Kewarganegaraan Archandra Tahar dan DJoko Tjandra) 2020 1 Tahun
242 IMPLEMENTASI PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI 2020 1 Tahun
243 EVALUASI KEBERADAAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA 2020 1 Tahun
244 ASAS CABOTAGE: TRANSPORTASI PERAIRAN DI KABUPATEN BINTAN PROVINSI RIAU SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENUNJANG PARIWISATA 2020 1 Tahun
245 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2020 1 Tahun
246 Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara Dalam Perspektif Green Constitution 2019 1 Tahun
247 KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE (Kajian Hukum dari Aspek Proses, Sita Umum atas Aset dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Perusahaan) 2019 1 Tahun
248 UKURAN PRESTASI KAUM TANI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN ATAS DISPRESTASI USAHATANI DI LINTAS AGRO-EKOSISTEM (“Kerentanan Biogeo-Fisik dan Kohesifitas Sosial Dalam Perspektif Alih-Fungsi Agroekosistem dan Konversi Ekosistemâ€￾) 2019 4 Tahun
249 PENETAPAN KEBIJAKAN KONSESI BAGI BADAN USAHA PELABUHAN (BUP) DALAM MENARIK INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Terhadap BUP PT.Pelindo (Persero)) 2019 1 Tahun
250 ANALISIS KLAUSULA PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MENGHINDARI KONDISI “TIME AT LARGEâ€￾ BAGI KONTRAKTOR DALAM SEBUAH KONTRAK KONSTRUKSI INTERNASIONAL 2019 1 Tahun
251 PENETAPAN KEBIJAKAN KONSESI BAGI BADAN USAHA PELABUHAN (BUP) DALAM MENARIK INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Terhadap BUP PT.Pelindo (Persero)) 2019 1 Tahun
252 Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsmen pada BPSK Kota Palembang. 2019 1 Tahun
253 Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara Dalam Perspektif Green Constitution 2019 1 Tahun
254 Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan) 2019 1 Tahun
255 Pelaksanaan Diversi di Kota Palembang 2019 1 Tahun
256 PENELITIANSAINS TEKNOLOGI DAN SENI (SATEKS)UNIVERSITAS SRIWIJAYA STUDI EMPIRIS PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) DI WILAYAH PERADILAN SUMATERA SELATAN DAN JAMBI 2019 1 Tahun
257 KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG. 2019 1 Tahun
258 ANALISIS KLAUSULA PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MENGHINDARI KONDISI “TIME AT LARGEâ€￾ BAGI KONTRAKTOR DALAM SEBUAH KONTRAK KONSTRUKSI INTERNASIONAL 2019 1 Tahun
259 KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE (Kajian Hukum dari Aspek Proses, Sita Umum atas Aset dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Perusahaan) 2019 1 Tahun
260 Konsep Pengaturan Mediasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Untuk Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan 2019 1 Tahun
261 Pelaksanaan Asuransi Nelayan Di Kabupaten Banyuasin Sebagai Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Resiko Kepada Nelayan 2019 1 Tahun
262 IMPLIKASI PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH SUMATERA SELATAN 2019 1 Tahun
263 Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Tahun 2010-2018) 2019 1 Tahun
264 STRATEGI INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN DAN MEMPERTAHANKAN PENGAKUAN ATAS HAK-HAK TERITORIAL BARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNAASIONAL 2019 1 Tahun
265 STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEBAKARAN LAHAN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN 2019 1 Tahun
266 STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEBAKARAN LAHAN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN 2019 1 Tahun
267 Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara Dalam Perspektif Green Constitution 2019 1 Tahun
268 KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KOTA PALEMBANG. 2019 1 Tahun
269 Optimalisasi Kebijakan Reklamasi Pascatambang Batubara Dalam Perspektif Green Constitution 2019 1 Tahun
270 Pelaksanaan Diversi di Kota Palembang 2019 1 Tahun
271 PENETAPAN KEBIJAKAN KONSESI BAGI BADAN USAHA PELABUHAN (BUP) DALAM MENARIK INVESTASI DI INDONESIA (Kajian Terhadap BUP PT.Pelindo (Persero)) 2019 1 Tahun
272 STUDI TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEBAKARAN LAHAN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN 2019 1 Tahun
273 ANALISIS KLAUSULA PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MENGHINDARI KONDISI “TIME AT LARGEâ€￾ BAGI KONTRAKTOR DALAM SEBUAH KONTRAK KONSTRUKSI INTERNASIONAL 2019 1 Tahun
274 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2019 2 Tahun
275 KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA E – COMMERCE (Kajian Hukum dari Aspek Proses, Sita Umum atas Aset dan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Perusahaan) 2019 1 Tahun
276 SIMPLIKASI REGULASI DAERAH BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018 1 Tahun
277 PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI PURUN SEBAGAI KOMODITI KHAS GAMBUT: Perancangan Sistem Usaha Agribisnis dan Model Distribusi Berbasis Supply Chain Management di Sumatera Selatan 2018 1 Tahun
278 KERENTANAN BIO-GEOFISIK & KOHESIVITAS SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PENGUASAAN LAHAN DAN AFORESTASI EKOSISTEM PERBUKITAN & AGRO-EKOSISTEM SEKITARNYA { Riset Aksi Berpola Agribisnis Wanatani Kerakyatan dan Studi Kasus Kewilayaan Menuju Berdasarkan Ciri Sub-DA 2018 4 Tahun
279 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN ATAS UPAH YANG LAYAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL 2018 2 Tahun
280 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAHAN ATAS HAK UPAH YANG LAYAK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG JAWA TIMUR) 2018 1 Tahun
281 General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution 2018 1 Tahun
282 Melaksanakan Penelitian tentang " Disharmoni Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Undnag-Undang Desa Terhadap Pengelolaan anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan SIrah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera S 2018 1 Tahun
283 Rasionalitas Konstruksi Kebijakan Pelimpahan Hak Monopoli Kepada Bumn Bekharakter Publik Berdasarkan Hukum Indonesia 2018 1 Tahun
284 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN ATAS UPAH YANG LAYAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL 2018 2 Tahun
285 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAHAN ATAS HAK UPAH YANG LAYAK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG JAWA TIMUR) 2018 1 Tahun
286 SIMPLIKASI REGULASI DAERAH BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018 1 Tahun
287 IMPLIKASI PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 69 /PUU-XIII/2015 2018 1 Tahun
288 Melaksanakan Penelitian tentang " Disharmoni Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Undnag-Undang Desa Terhadap Pengelolaan anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan SIrah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera S 2018 1 Tahun
289 Penyelesaian Sengketa Bisnis Antar Pelaku Usaha Melalui Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kota Palembang. 2018 1 Tahun
290 Implikasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69 /PUU XIII/2015 2018 1 Tahun
291 Pelaksanaan Pidana Pelatihan kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Perkara Pidana Anak di Kota Palembang 2018 1 Tahun
292 Rasionalitas Konstruksi Kebijakan Pelimpahan Hak Monopoli Kepada Bumn Bekharakter Publik Berdasarkan Hukum Indonesia 2018 1 Tahun
293 General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution 2018 1 Tahun
294 PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN KENDALA MEDIASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG 2018 1 Tahun
295 Kelangsungan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan Melalui Pemberantasan IUU Fishing: Penguatas Sistem Hukum Nasional 2018 1 Tahun
296 Analisis Kritis Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Serentak 2018 1 Tahun
297 Inventarisasi Pandangan Notaris tentang Perubahan Perjanjian Kawin berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 2018 1 Tahun
298 Studi Kasus Implementasi Model Kelas Bahasa Inggris Berbasis Pembelajaran Sosial Emosional di SMP Tri Dharma Palembang 2018 1 Tahun
299 Margin Of Appreciation, Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi: Putusan Pengadilan Ham Eropa Dan Pengadilan Tipikor Di Indonesia 2018 1 Tahun
300 Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus 2018 1 Tahun
301 Margin Of Appreciation, Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi: Putusan Pengadilan Ham Eropa Dan Pengadilan Tipikor Di Indonesia 2018 1 Tahun
302 SIMPLIKASI REGULASI DAERAH BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018 1 Tahun
303 Pelaksanaan Pidana Pelatihan kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Perkara Pidana Anak di Kota Palembang 2018 1 Tahun
304 SIMPLIKASI REGULASI DAERAH BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018 1 Tahun
305 General Overview on Selecting and Drafting Construction Contract Disputes Resolution 2018 1 Tahun
306 Margin Of Appreciation, Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi: Putusan Pengadilan Ham Eropa Dan Pengadilan Tipikor Di Indonesia 2018 1 Tahun
307 Melaksanakan Penelitian tentang " Disharmoni Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Dan Undnag-Undang Desa Terhadap Pengelolaan anggaran Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan SIrah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera S 2018 1 Tahun
308 Inventarisasi Pandangan Notaris tentang Perubahan Perjanjian Kawin berdasarkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 2018 1 Tahun
309 Kelangsungan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan Melalui Pemberantasan IUU Fishing: Penguatas Sistem Hukum Nasional 2018 1 Tahun
310 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2018 1 Tahun
311 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAHAN ATAS UPAH YANG LAYAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN SOSIAL 2018 2 Tahun
312 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAHAN ATAS HAK UPAH YANG LAYAK (STUDI KASUS DI KOTA MALANG JAWA TIMUR) 2018 1 Tahun
313 PENGANGGURAN TERSELUBUNG, INOVASI TEKNOLOGI, DAN SUSTAINABLE RURAL LIVELIHOODS: Perluasan Pendekatan pada Kawasan Pasang Surut 2017 1 Tahun
314 IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (STUDI KASUS DESA DATAR BALAM KABUPATEN LAHAT) 2017 1 Tahun
315 ANALISIS TENTANG IMPLIKASI PUTUSAN MA NO. 2157 K/Pdt/ 2010 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR 2017 1 Tahun
316 STRATEGI PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERKAIT LANGKAH-LANGKAH REHABILITASI DAN REINTEGRASI 2017 2 Tahun
317 Pertimbangan Hukum HAM oleh Hakim Dalam Putusan Hukuman Mati di Pengadilan Negeri di Provinsi Sumatera Selatan dan Dareah Istimewa Yogyakarta 2017 1 Tahun
318 Pengaturan Hukum Sistem Pemilu di Indonesia Dari pemilu 1955 Sampai Pemilu Serentak 2019 2017 1 Tahun
319 STRATEGI PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TERKAIT LANGKAH-LANGKAH REHABILITASI DAN REINTEGRASI 2017 2 Tahun
320 ANALISIS TENTANG IMPLIKASI PUTUSAN MA NO. 2157 K/Pdt/ 2010 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR 2017 1 Tahun
321 MODEL PENYELESAIAN PENGANGGURAN TERSELUBUNG (DISGUISHED UNEMPLOYMENT) SEKTOR PERTANIAN PADA LAHAN SUBOPTIMAL DI SUMATERA SELATAN: Dari Analisis Makro Ke Analisis Mikro 2016 1 Tahun
322 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 2016 1 Tahun
323 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 2016 1 Tahun
324 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Kota Palembang Kajian Terhadap Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 2016 1 Tahun
325 PENGUATAN FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KOMPARATIF NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA INGGRIS) 2016 1 Tahun
326 PEMBUKTIAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 43 AYAT 1 UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 2016 1 Tahun
327 KAJIAN SOSIO-LEGAL TERHADAP KEBERADAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 TAHUN 1999−2002 2016 1 Tahun
328 UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG 2016 1 Tahun
329 Eksistensi Perum Jamkrindo Sebagai Penjamin Kredit Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Menunjang Kegiatan Usaha untuk Meningkatkan Perekonomian di Kota Palembang 2016 1 Tahun
330 Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Kalangan Industri, UKM (Studi Kasus Pendaftaran Merk Bagi Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Produk Makanan Olahan di Kota Palembang 2016 1 Tahun
331 Pola Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 2016 1 Tahun
332 KAJIAN SOSIO-LEGAL TERHADAP KEBERADAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 TAHUN 1999−2002 2016 1 Tahun
333 KAJIAN SOSIO-LEGAL TERHADAP KEBERADAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA PASCA PERUBAHAN UUD 1945 TAHUN 1999−2002 2016 1 Tahun
334 UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG 2016 1 Tahun
335 PEMBUKTIAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PASAL 43 AYAT 1 UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 2016 1 Tahun
336 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN 2016 1 Tahun
337 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2015 1 Tahun
338 PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MENERAPKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KOTA PALEMBANG 2015 1 Tahun
339 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2015 1 Tahun
340 PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MENERAPKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KOTA PALEMBANG 2015 1 Tahun
341 Pemanfaatan Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Sumber Dana Alternatif Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan 2015 1 Tahun
342 Model pelaksanaan CSR perusahaan tambang batubara di kabupaten Lahat terhadap permberdayaan masyarakat berbasis kearifan local 2015 2 Tahun
343 Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam Klasifikasi Keluarga Hukum (Legal Family) Ugo Mattei 2015 1 Tahun
344 Permasalahan Eksekusi Pengosongan dan Pembongkaran dalam Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Negeri Palembang 2015 1 Tahun
345 Model pelaksanaan CSR perusahaan tambang batubara di kabupaten Lahat terhadap permberdayaan masyarakat berbasis kearifan local 2015 2 Tahun
346 Model pelaksanaan CSR perusahaan tambang batubara di kabupaten Lahat terhadap permberdayaan masyarakat berbasis kearifan local 2015 2 Tahun
347 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2015 1 Tahun
348 PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MENERAPKAN PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KOTA PALEMBANG 2015 1 Tahun
349 PEMBENTUKAN MODEL EKONOMI INTEGRASI PASAR BARANG DAN PASAR KERJA SEKTOR PERTANIAN DAN NON PERTANIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN: PENDEKATAN MODEL KOREKSI KESALAHAN (ERROR CORRECTION MODEL ) 2014 1 Tahun
350 MODEL PENYELESAIAN KONFLIK LAHANANTARA MASYARAKAT PETANI DENGAN INDUSTRI PERKE 2014 3 Tahun
351 Kebijakan Dasar Penanaman Modal dalam Mendorong Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif Bagi Penanaman Modal Untuk Penguatan Daya Saing Perekonomian di Sumatera Selatan 2014 1 Tahun
352 MODEL PENYELESAIAN KONFLIK LAHANANTARA MASYARAKAT PETANI DENGAN INDUSTRI PERKE 2014 3 Tahun
353 MODEL PENYELESAIAN KONFLIK LAHANANTARA MASYARAKAT PETANI DENGAN INDUSTRI PERKE 2014 3 Tahun
354 MODEL PENYELESAIAN KONFLIK LAHANANTARA MASYARAKAT PETANI DENGAN INDUSTRI PERKE 2014 3 Tahun
355 HUKUM PATEN SEBAGAI SARANA PENGINTEGRASI SOSIAL (Kajian Model Perlindungan Hu 2013 2 Tahun
356 PEMBENTUKAN MODEL EKONOMI INTEGRASI PASAR BARANG DAN PASAR KERJA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA: PENDEKATAN MODEL KOREKSI KESALAHAN (ERROR CORRECTION MODEL ) 2013 1 Tahun
357 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD ADMINISTRATIVE GOVERNANCE PADA PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG 2013 1 Tahun
358 Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Si 2013 2 Tahun
359 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD ADMINISTRATIVE GOVERNANCE PADA PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG 2013 1 Tahun
360 MODEL KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN PERKEBUNAN DI SUMATERA SELATAN 2013 2 Tahun
361 HUKUM PATEN SEBAGAI SARANA PENGINTEGRASI SOSIAL (Kajian Model Perlindungan Hu 2013 2 Tahun
362 Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Si 2013 2 Tahun
363 Pengaturan dan Akibat Hukum Perubahan Perilaku Termohon dalam Proses Penyelesaian Sengketa Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Diselesaikan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2013 1 Tahun
364 Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Perjanjian Utang Piutang Menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 2013 1 Tahun
365 HUKUM PATEN SEBAGAI SARANA PENGINTEGRASI SOSIAL (Kajian Model Perlindungan Hu 2013 2 Tahun
366 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD ADMINISTRATIVE GOVERNANCE PADA PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG 2013 1 Tahun
367 Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Si 2012 2 Tahun
368 KEBERLAKUAN PATRIALISME TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH GUGAT CERAI DI KOTA PALEMBA 2012 1 Tahun
369 KEBERLAKUAN PATRIALISME TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH GUGAT CERAI DI KOTA PALEMBA 2012 1 Tahun
370 Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Si 2012 2 Tahun
371 Persoalan Hukum dalam Sistem Beracara di Pengadilan Agama Klas 1 A Kota Palembang dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian 2012 1 Tahun
372 KEBERLAKUAN PATRIALISME TERHADAP MENINGKATNYA JUMLAH GUGAT CERAI DI KOTA PALEMBA 2012 1 Tahun
373 Keberadaan Klausul Arbitrase dalam Proses Penyelesaian Kepailitan 2011 1 Tahun
374 Keberadaan Klausul Arbitrase dalam Proses Penyelesaian Kepailitan 2011 1 Tahun
375 Keberadaan Klausul Arbitrase dalam Proses Penyelesaian Kepailitan 2011 1 Tahun
376 Perspektif Antropologi-Hukum terhadap Interdependensi Desa dan Pasar di Sumatera Selatan 2009 1 Tahun